Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penyetaraan Jabatan ASN Berlanjut, Mekanismenya Bakal Berbeda

A+
A-
6
A+
A-
6
Penyetaraan Jabatan ASN Berlanjut, Mekanismenya Bakal Berbeda

Ilustrasi. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) bersiap mengikuti apel pagi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan melanjutkan proses penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) pada tahun ini seiring dengan dirumuskannya revisi Peraturan Menteri PAN-RB No. 28/2019.

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 akan menjadi landasan proses penyetaraan jabatan pada tahun ini.

“Saat ini sedang proses revisi Permen PANRB No. 28/2019, dan dengan revisi ini maka mekanisme penyetaraan jabatan akan berbeda dengan yang dijalani pada tahun 2020 kemarin,” katanya dalam laman resmi Kementerian PAN-RB, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Aba menjelaskan perbedaan mekanisme yang dimaksud yaitu proses penyetaraan jabatan baru dapat dilakukan jika instansi yang mengusulkan telah mengantongi penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).

Mekanisme yang berbeda lainnya adalah perlu adanya kesesuaian kualifikasi dan kompetensi antara JF dengan pegawai yang akan disetarakan. Jika tidak sesuai, pegawai tidak dapat disetarakan ke JF yang ingin dituju dan dapat beralih ke JF lain melalui proses uji kompetensi.

Namun, bagi instansi yang sudah melakukan penyetaraan jabatan dan sudah melalukan pelantikan, tapi kemudian ada penyesuaian akibat perubahan penyederhanaan SOTK, akan tetap diberikan rekomendasi untuk JF yang sesuai.

Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

“Ini termasuk ke dalam keistimewaan karena instansinya sudah melakukan usulan penyetaraan jabatan sejak awal,” tutur Aba.

Aba menambahkan perubahan mekanisme ini dilakukan bagi instansi yang belum mengajukan usulan penyetaraan jabatan. Artinya, instansi yang mengajukan usulan usai terbitnya revisi Permen PANRB 28/2019, akan terdampak dari perubahan mekanisme tersebut.

Tahun ini, Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Dalam Negeri akan memulai penyetaraan jabatan bagi instansi di pemerintah daerah. Hal ini akan dilakukan seusai penetapan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai jabatan-jabatan di pemerintah daerah yang bisa dialihkan ke dalam JF.

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Penyetaraan jabatan tersebut juga sudah termasuk akan dimulainya pengalihan jabatan bagi JA di instansi pemerintah tertentu yang diisi oleh TNI dan Polri, yang dalam masa transisi dapat dialihkan secara sementara. (rig)

Topik : ASN, PNS, penyetaraan jabatan, penyederhanaan birokrasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Temui Kesulitan Pakai e-Bupot Unifikasi? DJP Siapkan Pendampingan

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku