Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis XBRL, DJP Tunjuk Wajib Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis XBRL, DJP Tunjuk Wajib Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menunjuk 37 wajib pajak yang terdaftar pada 10 KPP untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/4/2022).

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-159/PJ/2022. Keputusan ini dilatarbelakangi pertimbangan program reformasi perpajakan serta pengembangan laporan keuangan yang terstruktur untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan data laporan keuangan.

Partial implementation … dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2022,” bunyi diktum keempat keputusan tersebut.

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

XBRL merupakan sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang merupakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak penyedia dan pengguna informasi bisnis.

Implementasi penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL di DJP dilakukan bertahap. Sebelumnya, sesuai dengan KEP-67/PJ/2019, pilot project telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia yang diikuti oleh 33 wajib pajak yang terdaftar sebagai emiten.

Kali ini, implementasi sebagian (partial implementation) akan melibatkan 37 wajib pajak, baik emiten maupun non-emiten yang terdaftar pada 10 kantor pelayanan pajak (KPP). Hal ini dimaksudkan sebagai tahap uji coba penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL untuk laporan single entity. Simak daftar wajib pajak yang dimaksud pada bagian lampiran KEP-159/PJ/2022.

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Selain mengenai penunjukan wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL, ada pula bahasan terkait dengan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis XBRL

Wajib pajak peserta partial implementation diberikan keleluasaan dalam memilih waktu penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL. Laporan keuangan berbasis XBRL harus disampaikan ke tempat penyampaian laporan keuangan yang telah ditentukan DJP, yaitu melalui DJP Online atau PJAP.

“Peserta partial implementation tetap wajib melampirkan laporan keuangan dalam bentuk PDF sebagai dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan,” bunyi ketentuan yang dimuat dalam lampiran KEP-159/PJ/2022.

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Kegiatan penyampaian laporan keuangan terstandar terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, perhitungan rekonsiliasi fiskal, dan detail laba rugi berbasis XBRL oleh wajib pajak. (DDTCNews)

PPN Kendaraan Bermotor Bekas

Melalui PMK 65/2022, pemerintah mengatur ketentuan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menegaskan PPN kendaraan bermotor bekas bukan jenis pajak baru karena telah berlaku sejak 2000.

"Penetapan PMK ini semata-mata untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas," katanya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib untuk memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu, yaitu 10% dari tarif PPN dikali dengan harga jual.

Dalam hal ini, besaran tertentu yang dipakai untuk menghitung PPN atas kendaraan bekas mulai 1 April 2022 sebesar 1,1% dari harga jual atau menjadi 1,2% dari harga jual jika tarif PPN 12% resmi berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025. (DDTCNews)

Jenis Informasi dari Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK 60/2022, pemungut PPN atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus mencantumkan jumlah pembeli, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan perincian transaksi PPN yang dipungut.

Baca Juga: Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

"Perincian transaksi…paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah PPN yang dipungut, jumlah pembayaran, dan nama dan NPWP pembeli barang dan/atau penerima jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP," bunyi Pasal 9 ayat (4). Simak ‘DJP Tambah Jenis Informasi yang Wajib Dilaporkan Pemungut PPN PMSE’. (DDTCNews)

Pelaporan SPT PPh Wajib Pajak Badan

Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 untuk wajib pajak badan baru mencapai 22,32%. Hingga 12 Maret 2022 pukul 11.15 WIB, ada 368.783 SPT Tahunan wajib pajak badan yang sudah dilaporkan. Total wajib lapor SPT mencapai lebih dari 1,65 juta wajib pajak.

"Dari total tersebut, sebanyak 315.705 WP [86,61%] melaporkan secara daring dan sisanya luring," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews)

Baca Juga: WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Defisit APBN

Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN pada kuartal I/2022 mengalami defisit Rp5,81 triliun. Realisasi itu setara 0,67% dari proyeksi defisit yang direncanakan pemerintah senilai Rp868 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara Rp484,72 triliun dan belanja negara Rp 490,63 triliun. Kondisi tersebut berbeda dengan posisi APBN hingga akhir Februari 2022 yang masih mengalami surplus Rp19,7 triliun. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Perda PBG

Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Dana Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Bhimantara Widyajala mengatakan penyesuaian perda izin mendirikan bangunan menjadi perda PBG diperlukan sehingga proses investasi di daerah tidak terhambat.

Berdasarkan catatan DJPK, sudah terdapat 123 rancangan perda PBG yang dievaluasi oleh DJPK pada saat ini. Dari total rancangan perda PBG yang diterima DJPK tersebut, sebanyak 113 rancangan perda telah dinyatakan selesai. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, laporan keuangan, XBRL, KEP-159/PJ/2022, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:00 WIB
PRANCIS

OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

Jum'at, 03 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-26/PJ/2020

Publik Bisa Panggil Pegawai DJP untuk Bantu Isi SPT, Begini Caranya

Jum'at, 03 Februari 2023 | 12:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Rangkuman UU Pajak Pasca Terbitnya Perpu 2/2022? Simak di Sini

Jum'at, 03 Februari 2023 | 11:07 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK

Bupati Ini Ajak Warga Validasi NIK-NPWP Biar Urusan Pajak Lebih Mudah

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak