Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pengusaha Minta Taman Hiburan Dibebaskan dari Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Minta Taman Hiburan Dibebaskan dari Pajak

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Asosiasi Taman Hiburan dan Atraksi Keluarga Malaysia, Malaysian Association of Themepark & Family Attractions (MATFA) meminta pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak hiburan pada taman bermain.

Presiden MATFA Richard Koh menyampaikan pembebasan pajak hiburan akan efektif memulihkan usaha tersebut dari pandemi Covid-19 sekaligus menarik investor. Menurutnya, pembebasan pajak hiburan dapat diberikan selama 5 tahun.

"Malaysia tidak dapat mewujudkan mimpinya menjadi ibu kota taman hiburan di Asia Tenggara karena rekan-rekan regional kami dikenakan pajak hiburan yang memberatkan," katanya, dikutip pada Minggu (3/7/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Koh menjelaskan pemerintah memang memberikan stimulus berupa pembebasan pembebasan bea masuk taman hiburan hingga akhir tahun. Namun, kebijakan itu hanya berlaku untuk wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.

Sementara itu, taman hiburan yang terletak di wilayah lainnya seperti negara bagian Pahang, Johor, Perak, Selangor, dan Pahang, tidak dapat menikmati pengecualian tersebut.

Selain pajak hiburan sebesar 25%, operator juga harus membayar pajak tambahan sebesar 35% untuk mengimpor peralatan terkait dengan taman hiburan. Menurut Koh, kebijakan ini sangat memberatkan operator yang ingin mengembangkan usahanya.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Dia menilai kebijakan perpajakan pemerintah terhadap taman hiburan masih tertinggal dari negara tetangga lainnya yang tidak mengenakan pajak pada taman hiburan seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Australia.

Koh juga meminta UU Bea Hiburan 1953 untuk ditinjau ulang karena sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, peraturan itu merupakan warisan Inggris saat era prakemerdekaan yang menyamakan taman hiburan dengan bisnis kasino atau tarian kabaret.

"Taman hiburan adalah investasi padat modal sehingga perlu proses panjang agar bisa balik modal," ujarnya seperti dilansir ttgasia.com. (rig)

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Topik : malaysia, pajak, pajak internasional, pembebasan pajak, taman bermain, pajak hiburan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak