Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengusaha Hanya Tahan 6 Bulan, Insentif Pajak Mendesak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Hanya Tahan 6 Bulan, Insentif Pajak Mendesak

Ilustrasi. Sejumlah pengendara menerobos celah penyekatan jalan Jenderal Sudirman saat masa Pemberlakuan Pembetasan Kegiatan Masyarakan (PPKM) Level 4 di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/8/2021). ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews - Badan Pimpinan Daerah (BPD-PHRI) Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah memberikan insentif pajak daerah untuk meringankan pelaku usaha di tengah pandemi Covis-19.

Sekretaris Pengurus BPD-PHRI Provinsi Lampung Friandi Indrawan mengatakan pelaku usaha hotel dan restoran membutuhkan insentif pajak agar arus kasnya lebih longgar. Jika tidak ditopang dengan stimulus, ia khawatir akan banyak hotel dan restoran yang tutup.

"Kemampuan bisa bertahan tidak lama lagi, analisis saya maksimal 6 bulan ke depan," katanya, dikutip pada Minggu (15/8/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Friandi menuturkan pelaku usaha hotel dan restoran telah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus 2021.

Saat ini, pengusaha sudah sangat membutuhkan bantuan berupa stimulus, relaksasi, dan keringanan pada komponen yang menimbulkan biaya. Pada bidang pajak, insentif yang dibutuhkan antara lain keringanan PBB, PB1 atau pajak restoran, pajak air tanah, serta pajak reklame.

Friandi mengaku tidak sependapat pengusaha hotel dan restoran yang menyerah menghadapi pandemi sehingga mengibarkan bendera putih. Menurutnya, pengibaran bendera putih tidak bisa menjadi solusi karena semua pengusaha harus berupaya keras mempertahankan usahanya.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Namun, ia berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, hadir untuk membantu meringankan beban pengusaha. Sebab, pandemi yang diikuti dengan kebijakan PPKM telah membuat okupansi menyusut tetapi kewajiban membayar gaji karyawan, tagihan retribusi, PBB, dan biaya operasional tetap berjalan.

"Kami sudah mengirimkan surat permohonan kepada Pemkot Bandar Lampung yang ditujukan langsung kepada wali kota agar bisa memberikan kebijakan untuk memberikan stimulus," ujarnya seperti dilansir lampost.co. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?
Topik : pemkot bandar lampung, pajak hotel, pajak restoran, PBB, insentif pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya