Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pengertian, Tujuan Pemungutan, dan Ruang Lingkup PPnBM

A+
A-
3
A+
A-
3
Pengertian, Tujuan Pemungutan, dan Ruang Lingkup PPnBM

KONSUMSI masyarakat atas barang mewah selalu meningkat dan berkembang. Biasanya, hanya orang-orang tertentu yang dapat memperoleh dan memiliki barang mewah tersebut. Pemungutan pajak atas barang mewah tentu dapat menambah potensi penerimaan negara.

Secara umum, pajak atas barang mewah diartikan sebagai pungutan pajak atas barang atau jasa yang bukan barang pokok dan hanya dikonsumsi pihak tertentu (Baba, 2017). Definisi yang sama juga diungkapkan Lennard, yakni pajak atas barang mewah dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah (Lennard, 1918).

Lennard juga mengungkapkan dua alasan diberlakukannya pajak atas barang mewah. Pertama, untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang mewah sehingga konsumsi lebih diarahkan pada kebutuhan atau barang yang lebih mendesak dan mengurangi ketimpangan sosial.

Baca Juga: Jokowi Setujui Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak Mobil dan Rumah

Kedua, pajak atas barang mewah dapat digunakan sebagai pelengkap jenis pajak lainnya dan instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak atas barang mewah dapat diimplementasikan pada sistem pajak penjualan (sales tax), pajak pertambahan nilai (PPN), ataupun sistem pemungutan cukai.

Di Indonesia sendiri, terhadap penyerahan barang kena pajak untuk barang-barang tertentu tidak hanya dikenakan PPN, tetapi juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Ketentuan PPnBM diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Namun, tidak ada pengertian secara eksplisit atas PPnBM yang diterapkan di Indonesia.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

PPnBM telah diterapkan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (UU No. 8 Tahun 1983). Dalam ketentuan umum aturan a quo dijelaskan pemberlakuan PPnBM mulanya bertujuan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn) yang pernah diterapkan oleh Indonesia.

Namun, saat itu, pemerintah menyatakan PPn sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan masyarakat. PPn juga belum bisa memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan mewujudkan pemerataan pembebanan pajak.

Dengan demikian, sejak awal, pemungutan PPnBM dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.

Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Mirip Seperti 2021, Apa Saja?

Sebaliknya, atas semua barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan Pasal 5 PPN, diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam memungut PPnBM. Pertama, perlunya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.

Kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Baca Juga: Pembebasan PPnBM Mobil Rp250 Juta, BKF Sesuaikan dengan Aturan Emisi

Adapun berdasarkan Pasal 5 UU PPN, PPnBM dikenakan terhadap dua hal. Pertama, penyerahan barang kena pajak (BKP) tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dalam hal ini, pengertian menghasilkan dapat merujuk pada kegiatan sebagai berikut:

  1. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
  2. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
  3. mancampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
  4. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
  5. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu.

Kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Sebagai informasi, pengenaan PPnBM atas impor tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut. Pengenaan juga tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali. *

Baca Juga: Dapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut di Kawasan Berikat, Apa Syaratnya?
Topik : kelas pajak, pajak penjualan atas barang mewah, PPnBM, pengertian, tujuan, ruang lingkup, UU PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Desember 2021 | 16:30 WIB
PROVINSI RIAU

Terdongkrak Pajak Mobil Baru Nol Persen, Realisasi BBNKB Tembus 103%

Jum'at, 10 Desember 2021 | 09:20 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diguyur Insentif Pajak, Menperin Sebut Penjualan Mobil Tumbuh 71%

Kamis, 09 Desember 2021 | 14:37 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (10)

Contoh Penghitungan Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang

Selasa, 07 Desember 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya