Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menunda rencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 1,5% kepada para pelaku e-commerce mulai 1 Agustus 2021.

Kementerian Keuangan menyatakan penundaan tersebut dilakukan karena adanya kekacauan akibat melonjaknya kasus Covid-19. Penundaan pengenaan PPh tersebut dinilai akan membantu wajib pajak pulih dari pandemi.

"Kementerian Keuangan menyampaikan penundaan pelaksanaan Surat Edaran 40 tentang perpajakan untuk lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak," kata Kemenkeu dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (1/8/2021).

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Keputusan diambil setelah Menteri Keuangan Ho Duc Phuc bertemu Majelis Nasional. Dalam pertemuan itu, Ho Duc Phuc mengajukan proposal untuk membantu masyarakat selama pandemi, termasuk dengan memberikan keringanan pajak dan bantuan sosial.

Melalui Surat Edaran Nomor 40 yang terbit pada 1 Juni 2021, perusahaan seperti Shopee dan Lazada seharusnya sudah dapat langsung memotong pajak bagi pedagang di platform setiap kali penjualan dilakukan.

Menurut pemerintah, pengenaan pajak pada pelaku e-commerce akan membuat rezim perpajakan lebih adil bagi penjual konvensional karena selama ini harus membayar pajak yang tidak dibayarkan penjual online.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Selain itu, pengenaan pajak kepada penjual di platform e-commerce juga akan membantu mencegah penjualan barang selundupan dan barang palsu. Jika tidak ada keputusan lanjutan, pengenaan PPh ditunda hingga 1 Januari 2022.

Sementara itu, Tiki sebagai pasar e-commerce terbesar di Vietnam menyatakan sedang menunggu otoritas untuk memerinci langkah-langkah yang harus diambil, waktu implementasi, serta dokumen spesifik tentang metode penghitungan, formulir pernyataan pajak, dan akuntansi.

"Platform e-commerce juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja, membimbing, dan mencapai kesepakatan dengan mitra merek dan penjual," sebut Tiki dalam keterangan resmi seperti dilansir asia.nikkei.com. (rig)

Baca Juga: Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Topik : vietnam, pajak penghasilan, e-commerce, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 13:00 WIB
TAX TREATY

Australia Bakal Negosiasikan 10 P3B Baru Hingga 2023

Sabtu, 25 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sistematika UU Pajak Penghasilan Terbaru

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak