Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif PPN Sewa Berlaku Setahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif PPN Sewa Berlaku Setahun

Ilustrasi. Petugas membersihkan lantai sekitar deretan toko yang sudah tutup di pusat berbelanjaan modern, Jambi, Senin (12/7/2021). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha yang terpaksa tutup perlu diperpanjang dan diperluas.

Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pemerintah sudah memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak bagi pemilik toko yang tutup pada periode PPKM Darurat dan level 4 di antaranya pemberian insentif PPN sewa.

Namun, lanjutnya, kebijakan insentif PPN sewa tersebut masih perlu diperpanjang."Dari sisi pajak, pemerintah sudah berikan relaksasi PPN sewa, tapi menurut saya kurang hanya 3 bulan," katanya dalam sebuah webinar, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Alphonzus menuturkan dampak penutupan akibat PPKM akan tetap dirasakan penyewa toko, meski sudah memulai kegiatan usaha. Menurutnya, dampak penutupan masih akan terasa selama 3—4 bulan setelah pemerintah melakukan pelonggaran PPKM.

APBI juga mengusulkan kebijakan relaksasi PPN sewa toko dapat berlaku selama satu tahun untuk mendukung pemulihan kegiatan bisnis sektor ritel khususnya pusat perbelanjaan. Desain kebijakan insentif juga perlu diperluas.

Hal ini dikarenakan insentif PPN sewa hanya dinikmati oleh penyewa toko di pusat perbelanjaan. Sementara itu, pengelola atau pemilik pusat perbelanjaan tidak mendapatkan insentif pajak baru selama periode penutupan kegiatan usaha.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Menurutnya, dukungan fiskal yang dibutuhkan pengelola pusat perbelanjaan adalah relaksasi PPh final atau PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pendapatan sewa dan service charge dari penyewa. Hingga saat ini, usulan tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari otoritas fiskal.

"Kami bayar PPh final dari pembayaran sewa dan service charge. Namun, pemerintah hingga saat ini belum memberikan relaksasi PPh final yang kami minta. Insentif PPN sewa hanya dinikmati oleh penyewa dan belum bermanfaat bagi pengelola," tuturnya.

Dukungan lain yang diperlukan adalah relaksasi biaya tetap pengelola pusat perbelanjaan seperti listrik dan gas. Lalu, beban pajak daerah seperti PBB-P2 dan pajak reklame juga diharapkan dapat diberikan relaksasi selama pusat perbelanjaan tidak beroperasi pada masa PPKM.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Topik : PPN sewa, insentif pajak, kebijakan pajak, mal, pusat belanja, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:34 WIB
Kebijakan ini perlu untuk dipertimbangkan mengingat sektor usaha pusat perbelanjaan merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak di tengah pandemi dan kebijakan PPKM ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi