Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak Korea Selatan menolak gugatan dari ahli waris harta pendiri Hanjin Group, Cho Choong Hoon, atas ketetapan pajak warisan yang dikenakan atas keluarga tersebut.

Lima anak Cho merasa keberatan atas ketetapan pajak warisan dari National Tax Service (NTS) yang dinilai terlalu tinggi. NTS meminta ahli waris harta Cho membayar pajak warisan tambahan senilai US$77,2 juta atau setara dengan Rp1,08 triliun pada 2018.

"Pajak warisan tambahan tersebut timbul akibat adanya temuan aset milik Cho di luar negeri yang selama ini tidak dideklarasikan dan disimpan di Swiss," tulis yna.co.kr dalam pemberitaannya, dikutip Rabu (20/1/2021).

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Anak-anak Cho pun lantas menggugat ketetapan pajak warisan dari NTS lantaran kelima ahli waris merasa tidak pernah mengetahui keberadaan aset luar negeri yang disimpan oleh bapaknya pada rekening bank di Swiss.

Kelima ahli waris harta Cho mengaku baru mengetahui keberadaan aset luar negeri tersebut pada tahun 2016, atau 14 tahun sejak meninggalnya Cho pada tahun 2002.

Namun demikian, pengadilan pajak menolak gugatan yang diajukan oleh keluarga Cho tersebut lantaran pengadilan pajak berpandangan ahli waris justru sepenuhnya mengetahui eksistensi aset-aset tersebut.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Pengadilan pajak pun menyimpulkan ahli waris secara sengaja tidak melaporkan aset-aset tersebut dengan niat untuk mengurangi nominal pajak warisan yang terutang.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Korea Selatan, ahli waris diwajibkan untuk membayar pajak warisan hingga 10 tahun sejak pewaris meninggal. Namun, periode tersebut bisa diperpanjang hingga 15 tahun bila ditemukan adanya praktik pengelakan pajak oleh ahli waris.

Untuk diketahui, Hanjin Group merupakan grup korporasi terbesar ke-14 di Korea Selatan. Beberapa entitas bisnis yang berada di bawah naungan Hanjin Group antara lain Korea Air Co., Hanjin Transportation Co., Korea Airport Service Co., dan Jin Air Co. (rig)

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

Topik : korea selatan, pengadilan pajak, pajak warisan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 Juni 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Harga BBM Melambung, Senat AS Usulkan Pajak Tambahan Atas Sektor Migas

Jum'at, 17 Juni 2022 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD