Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan Windfall Tax Diusulkan untuk Stabilisasi Harga Barang

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Windfall Tax Diusulkan untuk Stabilisasi Harga Barang

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Mantan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengusulkan pemerintah menggunakan penerimaan yang diperoleh dari windfall tax untuk menstabilkan barang keputusan pokok masyarakat.

Lim mengatakan penerimaan pajak dari windfall tax harus dipakai untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Misalnya, melalui upaya pengendalian harga ketika laju inflasi mulai meningkat.

"Sebagai langkah awal, pemerintah dapat menyuntikkan RM3 miliar [sekitar Rp10,23 triliun] dari windfall tax kepada Dana Stabilisasi Harga Nasional sebagai insentif untuk meningkatkan produksi dan pasokan serta memberi subsidi harga," katanya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Lim mengatakan pemerintah harus memberikan intervensi yang lebih besar untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam menyikapi inflasi, dia juga meminta pemerintah tidak menyalahkan kelompok pedagang karena mereka juga menghadapi kenaikan harga.

Dia menilai institusi Dana Stabilisasi Harga Nasional atau National Price Stabilisation Fund perlu didorong untuk membantu meredam volatilitas harga yang ekstrem di pasar. Salah satu strateginya dengan mengambil langsung dari produsen atau mengurangi biaya logistik.

Lim menyebut alokasi yang diusulkan pemerintah dalam APBN 2022 untuk stabilisasi harga barang terlalu kecil. Misalnya, alokasi RM200 juta atau Rp682,3 miliar untuk membantu mengurangi harga barang-barang penting bagi penduduk pedesaan, RM400 juta atau Rp1,36 triliun untuk menstabilkan harga minyak goreng, dan subsidi RM40 juta atau Rp136,47 miliar untuk komoditas tepung.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Sudah tiba waktunya bagi menteri dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas melonjaknya harga," ujarnya dilansir malaymail.com.

Sebelumnya, pemerintah dalam pembacaan APBN 2022 kepada parlemen menyampaikan rencana pengenaan windfall tax pada tahun depan. Windfall tax akan dikenakan pada wajib pajak badan dengan pendapatan di atas RM100 juta atau sekitar Rp345,3 miliar.

Nantinya, wajib pajak yang memenuhi kriteria akan dikenakan tarif windfall tax sebesar 33%, lebih tinggi dari tarif PPh badan normal di Malaysia sebesar 24%. (sap)

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Topik : pajak internasional, windfall tax, PPh badan, ekonomi digital, pemulihan ekonomi nasional, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 12:00 WIB
ALBANIA

Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak