KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Melambat, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Maret 2019 | 19:25 WIB
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita. (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini tercatat tumbuh melambat. Sejumlah faktor disebut-sebut penyebab utama perlambatan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak di akhir Februari mencapai Rp160,85 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 4,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut tercatat tumbuh melambat karena pada tahun sebelumnya mampu tumbuh 13,71%.

“[Realisasi] pajak tumbuh 4% dan kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 13% artinya ada penurunan pertumbuhan,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga:
Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan pajak tersebut. Salah satu faktor yang memberikan andil adalah kebijakan restitusi yang dipercepat.

Kebijakan tersebut, menurutnya, bagian dari komitmen otoritas fiskal untuk membantu dunia usaha karena restitusi yang semakin dipermudah. Hal inilah yang kemudian telah berdampak penerimaan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP).

Bila dilihat dari kinerja, kelompok PPN dan PPnBM tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,40% di Februari 2019. Sri Mulyani menyebut kinerja itu tidak lepas dari kebijakan restitusi yang dipercepat yang memang banyak menyasar jenis pajak PPN.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Lebih lanjut, dia menilai fenomena melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Pasalnya, secara fundamental kegiatan ekonomi terus berjalan dan dibuktikan dengan kinerja jenis pajak lainnya yang tetap tumbuh.

“Penurunan pertumbuhan tidak selalu identik dengan kondisi perekonomian. Kalau dibandingkan dengan 2018 maka pertumbuhan pajak ini masih relatif oke,” tegasnya. (kaw)

Berikut rincian penerimaan pajak Januari hingga akhir Februari.

Uraian Realisasi 2018
(Rp Triliun)
Realisasi 2019 (Rp Triliun) Pertumbuhan 2018 (%) Pertumbuhan 2019 (%)
PPh Nonmigas 80,85 91,75 12,34 13,48
PPN & PPnBM 64,10 57,44 18,49 (10,40)
PBB & Pajak lainnya 0,94 1,14 (23,60) 21,51
PPh Migas 7,80 10,51 (0,89) 34,85
Jumlah Total 153,69 160,84 13,71 4,66
Jumlah Pajak Nonmigas 145,89 150,33 14,61 3,04


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024