Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Peraturan Pemerintah Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (RPP HKFN) turut memerinci ketentuan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah.

Merujuk Pasal 50 ayat (1) RPP HKFN, penerbitan obligasi daerah dan suku daerah bakal cukup diatur dengan peraturan kepala daerah saja. Pada PP yang saat ini berlaku yakni PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah, penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan perda.

"Kepala daerah menyampaikan peraturan kepala daerah mengenai penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah dan sukuk daerah dengan tembusan kepada menteri [keuangan] dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri," bunyi Pasal 50 ayat (2) RPP HKFN, dikutip Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

Peraturan kepala daerah tentang obligasi atau suku daerah harus memuat jumlah maksimal nilai nominal obligasi atau sukuk daerah yang akan diterbitkan, penggunaan dana obligasi atau sukuk daerah, pembayaran pokok, indikasi bunga atau imbalan, dan biaya lain yang timbul akibat penerbitan obligasi atau sukuk daerah.

Khusus untuk sukuk daerah, peraturan kepala daerah juga harus memuat informasi mengenai aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan akad yang digunakan dalam menerbitkan sukuk.

Dana hasil penerbitan obligasi atau sukuk daerah nantinya harus ditempatkan dalam rekening tersendiri yang merupakan bagian dari rekening kas umum daerah (RKUD). Khusus untuk dana dari penerbitan sukuk daerah, dana harus ditempatkan dalam rekening di bank syariah.

Baca Juga: Pembentukan Dana Abadi Daerah Bakal Diatur, Ini Draf RPP-nya

Selanjutnya, dana hasil penerbitan obligasi atau sukuk daerah harus digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan direncanakan ketika menerbitkan instrumen utang tersebut.

Bila terdapat sisa dana hasil penerbitan obligasi atau sukuk daerah, pemda perlu memindahkan dana tersebut ke RKUD. Sisa dana tersebut selanjutnya harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah kegiatan yang direncanakan saat menerbitkan obligasi atau sukuk daerah.

Sebaliknya, bila dana hasil penerbitan obligasi atau sukuk daerah tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang direncanakan, pemda bertanggung jawab menutup kekurangan pendanaan tersebut.

Baca Juga: Dimulai! Konsultasi Publik RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Untuk diketahui, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyelenggarakan konsultasi publik atas RPP HKFN sejak 28 November 2022 hingga 11 Desember 2022. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan saran melalui alamat email [email protected] dengan mencantumkan subject 'RPP HKFN'.

"Masukan konsultasi publik mohon dilengkapi dengan identitas diri [nama lengkap dan NIK] dan asal instansi atau organisasi," tulis DJPK. (sap)

Baca Juga: Wah! Negara Ini Janjikan Pembebasan PPh Obligasi Bagi Investor Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : obligasi, obligasi daerah, RPP HKFN, sukuk daerah, PP 56/2018

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 Desember 2021 | 12:00 WIB
CHINA

Pacu Investasi, Insentif Pajak Bunga Obligasi Berlaku Hingga 2025

Kamis, 25 November 2021 | 18:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Final Turun, Kemenkeu Beberkan Penyebabnya

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:48 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama