FILIPINA

Pemerintah Larang Penjualan Rokok dan Miras Secara Online

Dian Kurniati | Senin, 06 Juli 2020 | 10:45 WIB
Pemerintah Larang Penjualan Rokok dan Miras Secara Online

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Pemerintah Filipina berencana melarang seluruh penjualan barang kena cukai (BKC) secara online guna mendorong kepatuhan pelaku usaha membayar cukai kepada negara.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan larangan tersebut untuk memastikan barang kena cukai benar-benar telah membayar cukai. Selain itu, larangan ini juga untuk mencegah anak-anak di bawah umur membeli rokok dan minuman keras.

"Kami akan bergerak untuk melarang penjualan rokok dan minuman keras secara online," katanya, dikutip Senin (6/7/2020).

Baca Juga:
Hasil Penindakan 2 Tahun, Kantor Bea Cukai Musnahkan 16,5 Juta Rokok

Dominguez menjelaskan beberapa pedagang online terakreditasi ditemukan menjual produk-produk barang kena cukai dengan batasan usia kepada anak-anak, yaitu produk rokok dan minuman keras.

Menurutnya larangan penjualan barang kena cukai secara online harus dilakukan karena menerapkan verifikasi identitas pada transaksi online tidak mampu mencegah anak-anak membeli rokok dan minuman keras.

Langkah terbaru Kementerian Keuangan Filipina tersebut juga muncul setelah kampanye yang mewajibkan pedagang BKC online mendaftar ke otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR).

Baca Juga:
Kembangkan Smart City, Negara Ini Tawarkan Tax Allowance ke Investor

Meski begitu, Dominguez meyakinkan para penjual online juga akan mendapat manfaat dengan pendaftaran tersebut, yaitu memenuhi syarat sebagai penerima program bantuan pemerintah.

“Mendaftar ke BIR tidak hanya membantu negara mendapatkan tambahan penerimaan, tetap juga memastikan bisnis dan karyawan mereka memenuhi syarat untuk program bantuan pemerintah," ujarnya dilansir dari Mb.com.ph.

Mei lalu, BIR mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60-2020 yang meminta semua orang yang terlibat penjualan online di Filipina mendaftarkan usahanya ke otoritas pajak. Menurut Dominguez, kewajiban itu sama sekali tak akan membebani para pengusaha kecil.

Baca Juga:
UU Insentif Pajak Direvisi, DPR Usul Pajak Minimum Global Juga Diatur

Mengutip Undang-undang Reformasi Pajak, Dominguez mengatakan pengusaha kecil yang berpenghasilan kurang dari P250.000 per tahun akan dibebaskan dari PPh, sedangkan jika penjualan mereka di bawah P3 juta akan dibebaskan dari PPN.

Dia menambahkan pajak penjualan online yang belum terbayar akan langsung dihapuskan begitu usulan amnesti pajak yang sekarang tertunda di Kongres, disahkan menjadi undang-undang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Desember 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Fasilitas PPN DTP?

Jumat, 01 Desember 2023 | 16:40 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Final UMKM 0,5% Dikali Apa? Simak Lagi Skema di PP 55/2022

Jumat, 01 Desember 2023 | 15:45 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

PMK Insentif Pajak IKN Masih Proses Finalisasi

Jumat, 01 Desember 2023 | 15:21 WIB UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)

Strategi Mendorong Kepatuhan Pajak secara Sukarela Perlu Diutamakan

Jumat, 01 Desember 2023 | 14:53 WIB PEMILU 2024

Ini Rencana Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres dari KPU

Jumat, 01 Desember 2023 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Banding yang Diajukan via e-Tax Court Harus Disidangkan secara Online

Jumat, 01 Desember 2023 | 14:15 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Catat Inflasi Beras Mulai Stabil, Beberapa Kota sampai Deflasi