KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Janji Permudah Pencairan Dana Bergulir Koperasi

Dian Kurniati | Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:08 WIB
Pemerintah Janji Permudah Pencairan Dana Bergulir Koperasi

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan pesanan di sentra kerajinan rotan di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2020). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nz.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjanjikan akan menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan dana bergulir dari LPDB KUMKM untuk koperasi dan UMKM.

Teten menambahkan pemerintah memperingkas pengajuan dana bergulir agar dapat lebih cepat terserap. Selama ini, ia mengakui proses pengajuan dana bergulir dari LPDB KUMKM oleh koperasi masih rumit.

"Kini, LPDB KUMKM sedang mereformasi diri agar lebih mudah diakses koperasi di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga:
Bangun Coretax, Indonesia Diklaim Lebih Cepat Ketimbang Negara Lain

Alokasi dana bergulir sebesar Rp1 triliun, lanjut Teten, diharapkan bisa disalurkan sebagai kredit untuk UMKM agar segera bangkit dari tekanan pandemi virus Corona. Dia optimistis dana tersebut akan habis terserap pada September 2020.

Dana bergulir LPDB KUMKM akan disalurkan melalui koperasi berbasis syariah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Indonesia. Dia berharap kerja sama LPDB KUMKM dan BMT Indonesia bisa menjadi model penyaluran kredit bagi UMKM melalui koperasi yang lebih ramah.

Teten menilai BMT bisa membantu pemerintah menyalurkan kredit bagi UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta melalui model channeling. Apalagi, BMT sudah terbiasa mendampingi usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Susun Target Pajak APBD 2024 Sesuai UU HKPD

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe mengatakan anggotanya telah menyampaikan 12 proposal dana bergulir. Dia berharap LPDB KUMKM segera menyalurkan dana bergulir yang sangat dibutuhkan koperasi.

"Bila koperasi BMT mendapatkan dana bergulir maka akan bisa menggerakkan kembali pelaku UMKM," ujarnya.

Saat ini, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT juga memiliki 4 juta anggota dan 1.610 pasar tradisional. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan