Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pemerintah Hitung Potensi PPN dari Pengguna Netflix, Zoom, dan Lainnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Hitung Potensi PPN dari Pengguna Netflix, Zoom, dan Lainnya

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih menghitung potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor produk digital yang akan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Ditjen Pajak (DJP) akan melihat seberapa besar konsumsi sejumlah barang atau jasa digital impor di Indonesia saat ini. Misalnya, pada aplikasi streaming film Netflix atau aplikasi panggilan video Zoom.

"Kita tentu kalau melihat potensinya, mesti melihat bertahap sambil berjalan satu per satu bahwa konteksnya terhadap konsumsi barang-barang atau jasa yang sudah kita kenal, seperti Netflix, Zoom, dan sebagainya," katanya melalui konferensi video, Rabu (20/5/2020).

Baca Juga: Ada Webinar Gratis Soal Babak Baru Pajak Digital di Indonesia, Mau?

Pengenaan PPN atas impor produk digital telah tertuang dalam PMK 48/2020. Menurut Yon, DJP akan terus melakukan persiapan sebelum mulai pemberlakuan 1 Juli 2020. Simak artikel ‘Ini Alasan DJP Baru Pungut PPN Produk Digital Mulai 1 Juli 2020’.

Selain menghitung potensi penerimaan PPN, DJP juga tengah gencar melakukan sosialisasi rencana pengenaan pajak baru ini kepada perusahaan atau platform digital di luar negeri. Pasalnya, mereka yang akan ditunjuk Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN PMSE seperti yang diamanatkan dalam Pasal 4 PMK 48/2020.

Yon menilai kesiapan para perusahaan digital tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pengenaan pajak atas PMSE. Simak artikel ‘Soal PPN Produk Digital, DJP Akui Sudah Bicara dengan PMSE Luar Negeri’.

Baca Juga: Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

"Kami siapkan hal yang perlu dilakukan dengan platform luar negari agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar," ujarnya.

Otoritas sebelumnya mengatakan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Mulai 1 Juli 2020, produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. (kaw)

Baca Juga: Momentum Hari Pajak, Pelaku Usaha Lihat Ada 2 Masalah Ini
Topik : PMK 48/2020, PPN, produk digital, PMSE, DJP, Netflix, Zoom, Spotify, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 20 Mei 2020 | 23:19 WIB
Saya berharap kesiapan djp dalam hal pelaksanaan PMSE bisa dilakukan secara maksimal sebagaimana transaksi elektronik yang nonstop diakses kapanpun dan dimanapun. Batasan akses yang menjadi objek dan batasan kewenangan DJP perlu diperjelas kembali mengingat ruang digital dapat digunakan secara anoni ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 14 Juli 2020 | 13:54 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL