Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ini Alasan DJP Baru Pungut PPN Produk Digital Mulai 1 Juli 2020

A+
A-
4
A+
A-
4
Ini Alasan DJP Baru Pungut PPN Produk Digital Mulai 1 Juli 2020

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi video. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan alasan otoritas memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor produk digital mulai 1 Juli 2020.

Suryo mengatakan selisih waktu sekitar 1,5 bulan antara penerbitan PMK 48/2020 dengan pemberlakuan beleid dimaksudkan agar DJP dan pelaku usaha PMSE bisa bersiap-siap. Dengan masa transisi itu, dia berharap pemberlakuan PPN atas PMSE mulai 1 Juli bisa langsung berjalan mulus.

"Maksudnya kita memberikan waktu. Tidak hanya pada pelaku usaha PMSE, tapi kami juga menyiapkan sistem administrasi untuk mengelola wajib pajak yang berasal dari luar negeri itu," katanya melalui konferensi video, Senin (18/5/2020). Simak artikel ‘Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Pengenaan PPN Produk Digital Luar Negeri’.

Baca Juga: Tanggung Kenaikan PPN, Ritel Arab Saudi Berikan Diskon ke Konsumen

Suryo mengatakan DJP perlu melakukan sejumlah persiapan untuk mulai menarik pajak atas impor produk atau jasa PMSE. Beberapa aturan teknis berupa Peraturan Dirjen Pajak juga perlu diterbitkannya sebelum memungut PPN tersebut.

Dia menyebut salah satunya mengenai penentuan kriteria pelaku usaha PMSE yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN. Setelah kriteria tersusun, DJP juga harus menunjuk pelaku usaha PMSE tersebut dan memastikannya siap menarik PPN. Simak artikel ‘DJP Matangkan Kriteria Pemungut PPN Produk Digital di PMSE’.

Otoritas sebelumnya mengatakan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Dengan demikian, mulai 1 Juli 2020, produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Seperti diketahui, pengenaan PPN atas BKP tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak pada dasarnya merujuk pada destination principle. Artinya, negara tempat dimanfaatkannya produk digital tersebutlah yang berhak untuk mengenakan PPN. Simak artikel ‘Pengenaan PPN Produk Digital Mulai 1 Juli Sesuai Praktik Internasional’. (kaw)

Baca Juga: Kenaikan Tarif PPN Arab Saudi Bakal Kerek Biaya Umroh dan Haji
Topik : PMK 48/2020, PPN, produk digital, PMSE, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD