Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pembebasan Pajak untuk Bisnis Pariwisata Diperpanjang 2 Bulan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembebasan Pajak untuk Bisnis Pariwisata Diperpanjang 2 Bulan

Candi Bayon. salah satu daerah wisata di Kamboja. (Foto: theculturetrip.com/shutterstock/Tamvisut)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja memperpanjang pembebasan pajak untuk industri penerbangan dan usaha pariwisata yang terdampak pandemi virus Corona selama 2 bulan, yakni pada Agustus dan September 2020.

Pengumuman resmi pemerintah menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah stimulus kelima untuk memulihkan perekonomian Kamboja. Untuk industri penerbangan, pembebasan pajak hanya berlaku pada maskapai yang terdaftar pada otoritas pajak.

"Pemerintah akan memonitor secara berkala status Covid-19 serta situasi ekonomi dan keuangan regional dan global untuk mengevaluasi dampak pandemi terhadap sektor-sektor ekonomi utama," demikian bunyi pengumuman tersebut, Senin (3/8/2020).

Baca Juga: Covid-19 Terkendali, PM Sebut Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 53%

Dalam pengumuman itu, pemerintah juga memberikan gaji untuk pekerja perorangan pada sektor pariwisata yang terdampak pandemi senilai US$40 atau sekitar Rp588.000.

Mereka yang akan menerima manfaat dari stimulus itu pekerja hotel, losmen, restoran, dan agen perjalanan yang terdaftar di Departemen Perpajakan Umum dan berpusat di Provinsi Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep dan Kampot, atau Kota Bavet dan Poipet.

Juru bicara Kementerian Ekonomi dan Keuangan Meas Soksensan mengatakan pemerintah berencana mengucurkan dana senilai US$1,164 miliar atau Rp17,12 triliun untuk memulihkan kegiatan bisnis dari tekanan virus Corona.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Dana tersebut misalnya dialokasikan untuk pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai US$500 juta atau Rp7,35 triliun, sedangkan US$300 juta atau Rp4,41 triliun disiapkan untuk menyuntik modal Bank UMKM dan Bank Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Kamboja.

Sementara itu, masih dari pengumuman pemerintah, sebanyak US$200 juta atau setara dengan Rp2,94 triliun lainnya akan digunakan untuk skema jaminan kredit usaha.

Menurut Soksensan, Bank UMKM dan Bank Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Kamboja hingga akhir Juli 2020 telah menyalurkan pinjaman untuk sekitar US$30 juta. Dengan pinjaman tersebut, dia menilai bisnis UMKM bisa tetap berlanjut sekaligus mempertahankan para pekerjanya.

Baca Juga: Kumpulkan Pajak, Negara Ini Tindak 7.000 Kendaraan Tidak Terdaftar

"Semua pemilik bisnis senang mendapat insentif pajak dari pemerintah. Jika dalam dua hingga tiga bulan ke depan situasi Covid-19 membaik, kami akan terus mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk membantu mereka," ujarnya.

Perpanjangan insentif pajak tersebut diapresiasi pelaku industri penerbangan. Juru bicara Sekretariat Penerbangan Sipil Negara Sin Chansereyvutha mengatakan kebijakan pembebasan pajak minimum akan mengurangi sebagian biaya operasional maskapai penerbangan di Kamboja.

"Mengingat besarnya beban Covid-19, pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan pajak minimum untuk sektor penerbangan. Saya yakin pemerintah akan terus memberikan lebih banyak bantuan jika pandemi berlanjut," katanya, seperti dilansir dari phnompenhpost.com. (Bsi)

Baca Juga: Pembebasan Bea Meterai Transaksi Properti Kamboja Diberikan Lagi

Topik : insentif pajak wisata, insentif pajak penerbangan, Kamboja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor