Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Masuk Daftar Program PEN 2022

A+
A-
4
A+
A-
4
Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Masuk Daftar Program PEN 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi video, Selasa (18/1/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.

Sri Mulyani menjelaskan pembangunan ibu kota negara dimulai pada tahun ini. Nanti, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota negara ke dalam pagu PEN lantaran pembangunan ibu kota negara juga berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Ini nanti mungkin dimasukkan dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," katanya dalam konferensi video, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah mengalokasikan dana PEN 2022 senilai Rp451 triliun. Namun, pemerintah belum membuat rencana program secara spesifik sehingga masih ada ruang proyek pembangunan ibu kota negara masuk dalam pagu tersebut.

Pemerintah sebelumnya menyebutkan program PEN akan diarahkan pada 3 klaster, yaitu penanganan Covid-19, perlindungan sosial, dan akselerasi pemulihan ekonomi. Adapun proyek pembangunan ibu kota baru masuk dalam klaster penguatan pemulihan ekonomi pada PEN 2022.

Sri Mulyani memastikan rencana pemerintah mengembalikan defisit anggaran ke 3% tetap dilakukan. Dengan kata lain, pembangunan ibu kota negara tersebut tidak akan memengaruhi rencana pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 3% pada 2023.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Selain itu, pemerintah akan mengerjakan proyek pembangunan ibu kota negara untuk jangka pendek, yaitu dari 2022 hingga 2024, yang juga bertepatan dengan upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan penyelenggaraan pemilu.

Untuk jangka menengah-panjang atau 2025-2045, pemerintah akan melihat kebutuhan pembiayaan proyek ibu kota baru dari APBN. Proyek ibu kota bary yang akan dibiayai APBN, seperti bendungan, jaringan telekomunikasi, jalan raya, dan penyediaan listrik.

Pembangunan ibu kota baru juga akan dikerjakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Meski demikian, Sri Mulyani menilai dukungan APBN tetap diperlukan seperti dalam bentuk project development fund atau viability gap fund.

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Menurutnya, perbedaan mencolok jenis belanja dalam proyek ibu kota negara, yaitu antara dominasi belanja barang pada fase pembangunan dan belanja pegawai pada fase pemindahan.

"Kalau nanti sudah tahap pemindahan maka dalam APBN harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan karena konsep dari ibu kota negara adalah new way of living dan new way of working. Beda sekali dengan yang kita lakukan sekarang," ujarnya.

Hari ini, DPR resmi mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang, sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. UU Ibu Kota Negara terdiri atas 11 bab dan 44 pasal. (rig)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Fiskal Saat Pandemi, Wamenkeu: Kita Bangsa Pemenang

Topik : menkeu sri mulyani, ibu kota baru, APBN 2022, pembiayaan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian