Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta

A+
A-
10
A+
A-
10
Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta

JAKARTA, DDTCNews – Hari Pajak pada 14 Juli 2020 dipastikan hadir dalam suasana yang berbeda. Tahun ini, pajak sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membantu ekonomi kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19.

Biasanya, pajak lebih banyak dilihat dari fungsi penerimaan (budgeter) yang dipakai untuk mendanai belanja negara. Kali ini, fungsi mengatur (regulerend) dari pajak lebih menonjol untuk memberi stimulus pada ekonomi. Alhasil, pemerintah memperlebar batas defisit anggaran di atas 3% PDB.

Berbagai insentif pajak telah diberikan, baik melalui PMK 28/2020, PMK 44/2020, maupun yang terbaru PP 29/2020. Berdasarkan studi komparasi DDTC Fiscal Research, langkah yang diambil pemerintah dalam jangka pendek ini tepat dan selaras dengan 138 negara lain (update per 29 Mei 2020).

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Jika dilihat dari tujuan penggunaan instrumen pajak di sejumlah negara tersebut, tiga porsi terbesarnya adalah untuk kemudahan administrasi (37,1%), peningkatan arus kas usaha (35,8%), dan penunjang sistem kesehatan (11,4%). Pajak penghasilan (PPh) paling banyak dipakai.

Dibandingkan dengan negara lain, langkah Indonesia juga cukup progresif. Hal ini dikarenakan selain memberikan berbagai insentif temporer, pemerintah juga merilis kebijakan jangka panjang, yaitu penurunan tarif PPh badan dan pemajakan ekonomi digital.

Namun, setelah berjalan sekitar 3 bulan, hasil evaluasi dari pemerintah menunjukkan pemanfaatan insentif belum optimal. Banyak wajib pajak yang sebenarnya berhak atas insentif tapi belum memanfaatkannya. Alhasil, serapan hingga 27 Juni 2020 baru 10,14% dari estimasi Rp120,61 triliun.

Baca Juga: Apa Itu E-Billing

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih belum optimalnya pemanfaatan insentif tersebut dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi secara masif akan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders terkait.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi yang lebih luas agar dunia usaha memahami bahwa ada fasilitas yang diberikan pemerintah. [Fasilitas ini diberikan] agar mereka mendapat ruang atau bantuan dari sisi beban pajaknya untuk diringankan,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengaku akan melakukan pelacakan terhadap jumlah perusahaan atau wajib pajak yang sebetulnya berhak (eligible) atas sejumlah insentif pajak tersebut. Pasalnya, masih banyak yang sebenarnya berhak atas insentif tapi masih belum memanfaatkannya.

Baca Juga: Sengketa Penyerahan Jasa Asuransi & Pemberian Hadiah Sebagai Objek PPN

Khusus untuk UMKM, sosialisasi juga dilakukan melalui pengiriman pesan ke alamat surat elektronik (email) masing-masing wajib pajak. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui media sosial dan program Business Development Service (BDS) yang dilakukan secara virtual oleh setiap KPP.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan dampak Covid-19 berlaku hampir kepada seluruh sektor usaha. Dia mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah. Namun, skema insentif diusulkan untuk diubah sesuai kondisi pelaku usaha.

“Kami apresiasi stimulus fiskal yang ada saat ini, tetapi memang kebijakan itu perlu diperluas misal insentif PPh Pasal 25 yang tidak hanya 30%. Kebijakan pemerintah tidak boleh setengah-setengah dan harus dilakukan secara cepat bagi yang terdampak lebih dahulu, seperti UMKM,” ujar Rosan.

Baca Juga: Cara Melapor Realisasi PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita menilai insentif pajak yang telah diberikan saat ini perlu ditinjau ulang. Dalam situasi saat ini, sambungnya, semua pelaku usaha mempunyai masalah dari sisi cash flow. Oleh karena itu bantuan yang mengarah pada cash flow sangat penting.

Menurutnya, bantuan cash flow melalui diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 perlu dikaji ulang karena dampaknya ke pelaku usaha tidak terlalu besar. Tidak tanggung-tanggung, dia meminta agar diskon itu bisa diberikan hingga 100%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan secara umum program stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan pada level operasional dan administrasi. Ruang revisi kebijakan pun dibuka.

Baca Juga: Gandeng Posindo, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat Kantor Pos

“Jadi policy design akan kita lihat setiap minggu. Kita akan lihat juga untuk insentif lainnya seperti apa kondisinya. Jadi, bisa melakukan redesain jika memang perlu diubah,” kata Febrio.

Menurut Anda, apa penyebab masih belum optimalnya pemanfaatan insentif pajak selama masa pandemi Covid-19? Apakah faktor sosialisasi yang masih kurang masif? Atau ada aspek lain yang lebih dibutuhkan pelaku usaha atau wajib pajak sehingga dibutuhkan perubahan skema kebijakan insentif?

Keberhasilan pemberian insentif pajak setidaknya akan menunjukkan niat baik pemerintah untuk condong pada fungsi regulerend pada tahun ini betul-betul berjalan. Jangan sampai, baik fungsi budgeter maupun regulerend dari pajak pada 2020 tidak ada yang berjalan baik.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Tulis komentar Anda di bawah ini. Siapa tahu, Anda yang terpilih meraih hadiah uang tunai senilai Rp1,5 juta (pajak hadiah ditanggung penyelenggara). Penilaian diberikan atas komentar yang masuk sampai dengan Senin, 13 Juli 2020 pukul 13.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan tepat saat momentum Hari Pajak pada Selasa, 14 Juli 2020.

Topik : debat, pajak, insentif, insentif pajak, UMKM, virus Corona, Covid-19, PEN
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
PERIODE 30 JUNI-13 JULI 2020
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada kolom komentar di bawah ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Gencarkan Sosialisasi
Perbaiki Skema Kebijakan
Pilih Gencarkan Sosialisasi atau Perbaiki Skema Kebijakan dahulu
0/1000
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Moh. Ansyari

Senin, 13 Juli 2020 | 20:44 WIB
Gencarkan Sosialisasi. Ini yang harus digalakkan, Bendahara Pemerintah, Sekolah, Desa harus bisa memahami ketentuan perpajakan dalam masa pandemi Covid 19, karena biasanya mereka hanya mengetahui secara bias saja dengan kata lain bahwa pajak atas belanja Barang/Jasa, pembayaran Honorarium dll tidak ... Baca lebih lanjut

Muhammad Khoiruddin Alfikhri

Senin, 13 Juli 2020 | 00:06 WIB
menurut saya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai insentif pajak sudah cukup baik dengan pengiriman pesan ke alamat surat elektronik (email) masing-masing wajib pajak dan upaya lainya. namun perbaikan skema kebijakan menjadi poit utama untuk pemafaatan insentif bagi masyarakat dengan Pph ... Baca lebih lanjut

Rahelia Sitorus

Minggu, 12 Juli 2020 | 08:42 WIB
arlMenurut saya, ini terjadi karena masyarakat atau wajib pajak acuh tak acuh dalam melaksanakan insentif pajak karena mereka merasa tidak mampu melakukan pembayaran pajak karena situasi sekarang ini. Padahal mereka belum sepenuhnya paham tentang insentif pajak ini, penggunaan media teknologi yang ... Baca lebih lanjut

Verenne Thalia Andeskar

Sabtu, 11 Juli 2020 | 21:58 WIB
Menurut saya yang diperlukan adalah Gencarkan Sosialisasi. Mengirimkan e-mail pada WP tentang pemanfaatan insentif belum efektif karena ada kemungkinan WP tidak membaca e-mail. Sepengetahuan saya selain e-mail, ada sosialisasi lain yang dilakukan seperti (1)Dibukanya kelas online dan melalui radio, ... Baca lebih lanjut

Ida Ayu Rasthiti

Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:03 WIB
Belum optimalnya pemanfaatan insentif selama masa pandemi dapat diatasi dengan memperbaiki skema kebijakannya terlebih dahulu. Menurut saya dalam penentuan Wajib Pajak penerima insentif sudah melewati pertimbangan yang baik, namun, dalam PMK No. 23 dan PMK No. 44 belum diatur bahwa sektor berbasis a ... Baca lebih lanjut

Azka Haria Fitra

Jum'at, 10 Juli 2020 | 23:09 WIB
Perbaikan skema kebijakan perlu diprioritaskan. Pertama mendata dan mengurutkan jenis usaha apa yang perlu diprioritaskan dan skema apa yang paling tepat. Contohnya, untuk sektor usaha perhotelan, transportasi dan pariwisata diperlukan insentif pajak dengan diskon yang lebih besar dibarengi dengan r ... Baca lebih lanjut

Chairunnisyah Siregar

Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:24 WIB
Selama masa pandemi Covid-19, pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak masih belum optimal. Insentif pajak bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dimasa pandemi ini, tapi tidak semua wajib pajak memanfaatkan insentif tersebut. Untuk mengoptimalkan insentif pajak tersebut ada beberapa aspek ... Baca lebih lanjut

Hamami Fildzah

Kamis, 09 Juli 2020 | 21:56 WIB
Menurut riset We Are Social dan HootSuite tahun 2020, dari 272,1 jt penduduk Indonesia ±174 jt penduduk telah terkoneksi internet dimana 160 jt diantaranya telah memiliki sosial media. Dengan adanya potensi tsb, pemerintah dapat menggunakan sosial media untuk menggencarkan sosialisasi pemanfaatan i ... Baca lebih lanjut

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Kamis, 09 Juli 2020 | 13:03 WIB
bagi saya permasalahan terbesar terletak kepada skema kebijakan yang bermasalah. menurut saya pribadi, kebijakan penanggulangan dampak ekonomi dari wabah covid 19 sebenarnya tidak berpihak kepada industri "jasa". Mengapa ? hal ini dikarenakan industri jasa tertentu memiliki ketergantungan terhadap k ... Baca lebih lanjut

Wahyuni Lestari

Kamis, 09 Juli 2020 | 12:19 WIB
#MariBicara, Menurut pendapat saya, penyebab masih belum optimalnya pemanfaatan insentif pajak selama masa pandemi Covid-19, adalah dikarenakan : 1. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada para wajib pajak 2. aturan berupa PMK yang sulit untuk dipahami gaya bahasanya 3. tida ... Baca lebih lanjut
1 2 3 >
artikel terkait
Senin, 13 Juli 2020 | 10:06 WIB
KAMBOJA
Senin, 13 Juli 2020 | 09:59 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 13 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK