Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pelaporan Realisasi dan Kewajiban Lainnya bagi Penerima Tax Holiday

A+
A-
3
A+
A-
3
Pelaporan Realisasi dan Kewajiban Lainnya bagi Penerima Tax Holiday

SETELAH dikeluarkan keputusan yang menyatakan wajib pajak berhak dan layak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan (tax holiday), terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak bersangkutan.

Dalam hal ini, wajib pajak badan yang memanfaatkan tax holiday diwajibkan untuk membuat laporan realisasi penanaman modal sebagaimana komitmen yang telah disampaikannya. Hal ini juga sekaligus sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah.

Selain itu, wajib pajak badan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan dan pemotongan serta pemungutan PPh. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai ketentuan pelaporan realisasi dan kewajiban serta pemotongan PPh.

Baca Juga: Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

Kewajiban penyampaian laporan realisasi tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Pasal a quo menyatakan wajib pajak badan yang telah memperoleh keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pengurangan pajak penghasilan badan menyampaikan laporan setiap satu tahun kepada dirjen pajak dan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKPM). Laporan ini disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Laporan tersebut dapat meliputi dua hal. Pertama, laporan realisasi penanaman modal sejak diterima keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pengurangan PPh badan sampai mulai berproduksi komersial atau sampai saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi wajib pajak yang mendapatkan penugasan.

Baca Juga: Simak Ketentuan Penagihan Cukai

Kedua, laporan realisasi produksi sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan berakhir atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan pengurangan PPh badan sampai dengan waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan berakhir bagi wajib pajak badan yang mendapatkan penugasan pemerintah.

Merujuk pada Pasal 16 ayat (3) PMK 130/2020, laporan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C peraturan menteri tersebut. Laporan realisasi setidaknya berisi identitas wajib pajak, total rencana penanaman modal, jenis industri, jumlah modal tetap, nilai pembelian bangunan atau peralatan, jumlah modal kerja, dan sumber pembiayaan.

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tetapi tidak memenuhi ketentuan Lampiran huruf C atau tidak memenuhi kriteria, dirjen pajak berwenang menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) PMK 130/2020.

Baca Juga: Komitmen Investasi Penerima Tax Holiday Turun, Ada Apa?

Wajib pajak dapat diusulkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan apabila dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasi, menyampaikan laporan tetapi tidak memenuhi ketentuan, dan/atau tidak memenuhi komitmen.

Kewajiban Pembukuan dan Pemotongan PPh
SETELAH memperoleh fasilitas tax holiday, wajib pajak badan tidak hanya berkewajiban untuk membuat laporan realisasi investasi tetapi juga harus membuat pembukuan dan pemotongan PPh.

Berdasarkan pada Pasal 19 ayat (1) PMK 130/2020, wajib pajak yang memperoleh pengurangan PPh badan harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan PPh badan.

Baca Juga: Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP, Ini Sebab-sebabnya

Selain itu, wajib pajak badan juga harus melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan. Dalam hal terdapat biaya bersama bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional.

Selanjutnya, penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha utama memperoleh pengurangan PPh badan tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan PPh. Hal tersebut dilakukan selama periode pemanfaatan tax holiday tanpa penerbitan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan PPh.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar kegiatan usaha utama yang memperoleh pengurangan PPh badan, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan PPh sesuai ketentuan di bidang perpajakan.*

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Diselesaikan dengan LHP Sumir, Begini Sebabnya

Topik : kelas pajak, tax holiday, kelas pajak tax holiday, PMK 130/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 15 Februari 2021 | 16:16 WIB
CUKAI (1)
Kamis, 11 Februari 2021 | 14:16 WIB
TAX HOLIDAY (9)
Kamis, 11 Februari 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 10 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK