BERITA TERKINI
Perajin menyelesaikan pembuatan keranjang berbahan rotan di sentra kerajinan rotan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (1/9/2023). ANTARA FOTO/Ampelsa/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diminta tak takut untuk mengembangkan bisnis. Alasannya, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung dunia usaha, terutama UMKM.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu Adi Budiarso mengatakan pemerintah misalnya sudah memberikan tarif pajak yang lebih rendah dan skema penghitungan yang sederhana untuk pelaku UMKM.
"Jangan takut-takut menjadi gede, jangan takut membayar pajak, karena pajak itu ada begitu banyak fasilitas juga untuk UMKM," katanya dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan, dikutip pada Jumat (8/9/2023).
Adi mengatakan semua orang bisa mulai untuk berusaha dengan skala yang mikro. Setelahnya, usaha dapat dikembangkan hingga menjadi berskala kecil, menengah, dan besar.
Melalui PP 23/2018, pemerintah telah menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi hanya 0,5% atas omzet UMKM. Wajib pajak dapat menikmati tarif PPh final 0,5% jika omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
Wajib pajak UMKM juga tidak perlu melakukan pembukuan, melainkan cukup membuat pencatatan secara sederhana. Pencatatan diperlukan untuk mempermudah wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakannya.
Selain itu, PP 55/2022 menyatakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.
Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.
Adi menjelaskan UMKM memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar. Saat ini, UMKM di Indonesia mencapai 64 juta sehingga memiliki kontribusi besar pada perekonomian.
Menurutnya, 70% UMKM dilakukan oleh anak muda, tetapi sekitar 46 juta UMKM masih kekurangan akses pada sumber pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk ikut mendorong UMKM agar terus berkembang.
"Kita pertajam dengan sinergi sehingga bisa menjadi momentum untuk meraih UMKM yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya. (sap)
