Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

A+
A-
0
A+
A-
0
Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Ilustrasi.

CAPE TOWN, DDTCNews - Afrika Selatan terancam kehilangan pekerja dengan keahlian khusus. Satu persatu tenaga ahli memilih pergi meninggalkan negara tersebut dan memilih bermukim di negara lain.

Perhimpunan Penyedia Jasa Profesional di Afrika Selatan menyebutkan hengkangnya para tenaga ahli disebabkan keinginan mereka untuk meningkatkan karier, pendidikan, dan kualitas kesehatan. Tidak hanya itu, tingginya tarif pajak yang harus ditanggung di Afrika Selatan juga menjadi faktor utama lainnya.

"Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di negara Afrika jauh lebih rendah dibandingkan dengan Afrika Selatan. Lalu bagaimana cara kita bersaing dengan mereka?" ungkap Dr. Brian Benfield, seorang ekonom, dikutip dari businesstech.co.za pada Senin, (27/9/2021).

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Sebagai informasi, Afrika Selatan menjadi salah satu negara dengan tarif PPh Badan dan PPh orang pribadi tertinggi di dunia. Tarif PPh Badannya adalah 28% ditambah dengan dividen 20%. Sementara tarif PPh orang pribadi mencapai 45%.

Tidak hanya itu, para pekerja di sana dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 15% dari penghasilan bersih atau penghasilan setelah kena pajak mereka.

Brian berpendapat bahwa skema pembayaran dua kali atas objek yang sama ini secara tidak langsung merugikan negara. Keinginan dan kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak pun berkurang.

Baca Juga: Laporan Terbaru DJP, Puluhan Ribu WP OP dan Badan Diperiksa Tahun Lalu

Brian menilai, lambat laun Afrika Selatan berubah menjadi negara yang kurang menarik untuk ditinggali. Terlebih apabila dibandingkan dengan negara Afrika lain seperti Mauritius yang hanya menerapkan tarif 15% untuk PPh Badan mereka.

Kebanyakan warga negara Afrika Selatan yang pergi sebagai tenaga ahli asing akan bermukim di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut memang langganan menjadi destinasi dari para ekspatriat.

Namun beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan tren. Banyak di antara mereka yang memilih untuk terbang ke Amerika atau Asia Tenggara. Tidak hanya untuk bekerja di perusahaan internasional, sebagian memilih mendirikan usaha sendiri yang masih berkaitan dengan usahanya di Afrika Selatan.

Baca Juga: Kejar Ekstensifikasi Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Ini

Dengan fenomena yang terjadi, pemerintah Afrika Selatan harus mengevaluasi kebijakan pajak mereka. Rata-rata tarif PPh Badan sebesar 24% dapat dijadikan pula sebagai acuan dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya. (tradiva sandriana/sap)

Topik : PPh orang pribadi, penghindaran pajak, sanksi pajak, pajak internasional, tax avoidance, Afrika Selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 19:30 WIB
MALTA

Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan