Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

A+
A-
1
A+
A-
1
PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Tax ratio Indonesia ternyata masih belum mampu mengimbangi PDB per kapita yang terus bertumbuh setiap tahunnya.

Di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tax ratio yang tinggi berbanding lurus dengan PDB per kapitanya.

"Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD, dengan kecenderungan kontribusi PPN dan juga iuran jaminan sosial mengalami peningkatan, sementara PPh mengalami penurunan," ujar Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Oka mengatakan ketimpangan antara PDB per kapita dan tax ratio adalah peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peluang Indonesia untuk meningkatkan penerimaan tampak pada tren demografi Indonesia yang menunjukkan adanya penambahan penduduk usia produktif dan angkatan kerja yang bertumbuh.

Pada 2020, angkatan kerja Indonesia mencapai 130 juta. Dependency ratio juga terus mengalami penurunan menjadi sekitar 47% pada 2020. Hal ini diekspektasikan terus berlanjut hingga 2030.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Tren ini menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia terus bertambah. Artinya, konsumsi rumah tangga juga berpotensi terus meningkat.

"Pertumbuhan angkatan kerja dan kelas menengah adalah suatu fakta yang menunjukkan baiknya ruang fiskal yang lebih besar. Untuk perpajakan, ini kesempatan untuk meningkatkan penerimaan PPN dan juga PPh orang pribadi," ujar Oka.

Guna menangkap potensi tersebut, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut merevisi ketentuan pada UU PPN. Mulai April 2021, tarif PPN ditingkatkan dari 10% menjadi 11%. Tarif PPN juga akan ditingkatkan menjadi 12% selambat-lambatnya pada 2025.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Pada UU PPh, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberlakukan tarif PPh orang pribadi sebesar 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Adapun tarif 5% diberlakukan atas penghasilan kena pajak senilai Rp0 hingga Rp60 juta, bukan Rp0 hingga Rp50 juta. (sap)

Topik : tax ratio, rasio pajak, target rasio pajak, kinerja fiskal, penerimaan pajak, penerimaan perpajakan, DJP, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor