Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pasca UU HKPD Terbit, Pengusaha Tunggu-Tunggu Insentif Fiskal Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Pasca UU HKPD Terbit, Pengusaha Tunggu-Tunggu Insentif Fiskal Daerah

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama dalam Webminar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD.

JAKARTA, DDTCNews - Kalangan pengusaha kini masih menanti kebijakan spesifik terkait dengan insentif fiskal daerah yang menjadi bagian dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama implementasi UU HKPD harus sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dulu diundangkan. Alasannya, kebijakan pemerintah perlu punya tujuan yang seragam, yakni mendorong kemudahan berusaha, menjaga iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

"Penyelarasan (UU HKPD) dengan UU Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah," kata Siddhi dalam Webminar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Saat aturan turunan sudah terbit nanti, Siddhi berharap insentif fiskal bisa diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pemberian insentif fiskal bisa melalui permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh kepada daerah.

Kemudian menurutnya, pemerintah juga harus memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus mendorong kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

"Investasi saat ini masih didominasi di Pulau Jawa, UU HKPD harus mampu membuat investasi tidak hanya di Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa merata," ujar Siddhi.

Baca Juga: Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Di sisi lain, Siddhi menambahkan pengusaha masih menunggu aturan turunan UU HKPD diterbitkan. Dia berharap aturan pelaksana UU HKPD baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri keuangan (PMK) segera terbit agar pelaku usaha bisa segera menyusun rencana investasi berdasarkan kebijakan pajak yang baru.

"Memang sampai dengan saat ini kita semua masih menunggu aturan turunan dalam UU HKPD ini, juga UU HPP pun ini juga masih tunggu. Jadi memang kita sudah menyampaikan ke pemerintah untuk segera menyosialisasikan aturan turunannya, kita juga sudah memberikan masukan terkait dampak positif dan negatif sudah saya sampaikan," ucap Siddhi. (sap)

Baca Juga: Masih Sampai Akhir November! WP Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB-P2
Topik : agenda pajak, DDTC FRA, DDTC Academy, webinar, UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, Darussalam, Apindo

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan yang Dikecualikan dari Objek BPHTB

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak