Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Partai Oposisi Ancam Lakukan Veto Rencana Kebijakan Pajak Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Partai Oposisi Ancam Lakukan Veto Rencana Kebijakan Pajak Pemerintah

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Proposal kebijakan pajak dari Menteri Keuangan Belgia diminta harus dapat masuk dalam salah satu syarat berlakunya koalisi antara Partai Sosialis dan Partai Liberal.

Ketua Partai Sosialis Paul Magnette mengatakan apabila proposal tersebut tidak memuaskan maka Partai Sosialis sebagai partai oposisi akan melakukan veto atas rencana pemerintah merombak pajak kegiatan usaha di pasar modal.

"Kami ingin proposal pajak pemerintah memberikan komitmen kuat untuk menerapkan pajak minimum tingkat Eropa untuk korporasi multinasional, tobin tax dan pajak karbon," katanya dikutip Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

Magnette menilai isu pajak menjadi komoditas kunci sebagai mahar koalisi politik tahun ini. Menurutnya, pemerintah dan oposisi wajib memiliki pandangan yang sama dalam melihat solusi untuk krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dia menilai kompensasi dana pemulihan ekonomi Uni Eropa senilai €750 miliar memerlukan sumber penerimaan baru. Namun, beban wajib pajak saat ini sudah maksimal dan tidak bisa lagi ditambah dengan beban pajak baru untuk mengganti biaya pemulihan ekonomi.

"Jika perusahaan multinasional dan pemilik modal besar tidak membayar, lantas apa yang tersisa. Pekerja dan kegiatan konsumsi di Belgia saat ini sudah menyumbang 75% dari total pendapatan negara," tutur Magnette.

Baca Juga: Tiga Negara Ini Punya Tax Ratio Tertinggi di Eropa

Dia menambahkan garis politik Partai Sosialis adalah memastikan 1% orang paling kaya di Belgia dan perusahaan digital multinasional harus memiliki kontribusi yang lebih besar kepada penerimaan negara.

Oleh karena itu, proposal kebijakan pajak pemerintah sangat dinantikan agar koalisi politik bisa terbentuk. Dengan koalisi, Magnette meyakini akan berimplikasi positif karena regulasi baru langsung berlaku ketika memasuki tahun fiskal 2021.

"Prinsipnya adalah 1% orang terkaya berkontribusi untuk menyediakan dana tambahan. Menkeu dapat memutuskan caranya dan tentu harus menemukan formula yang menawarkan stabilitas paling ideal," ujarnya seperti dilansir alkhaleejtoday.co. (rig)

Baca Juga: Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

Topik : belgia, kebijakan pajak, pandemi corona, anggaran pemulihan ekonomi, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 14:37 WIB
INGGRIS
Senin, 30 November 2020 | 14:30 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 27 November 2020 | 18:30 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK