Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui

A+
A-
7
A+
A-
7
Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Setelah kebocoran dokumen keuangan dalam Panama Papers pada 2016 lalu terkuak, kini muncul Pandora Papers.

Laporan jurnalisme investigasi ini membeberkan informasi mengenai siasat politik dan keuangan milik para elite global. Pandora Papers tercatat sebagai kebocoran kerahasiaan keuangan terbesar sepanjang sejarah.

Kebocoran Pandora Papers ini dilaporkan oleh The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), sebuah organisasi jurnalistik nonprofit yang bermarkas di Amerika Serikat. Mereka mengerahkan 600 jurnalis yang tersebar di 177 negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan liputan investigasi.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

"Kami berhasil memeroleh lebih dari 11,9 juta catatan keuangan. Catatan ini terdiri dari 2,94 terabytes informasi rahasia dari 14 penyedia layanan asing," tulis ICIJ melalui laman resminya, Senin (4/10/2021).

Jutaan dokumen yang dikumpulkan para pewarta ICIJ terdiri dari 6,4 juta berkas, 2,9 juta gambar dan foto, 716 email, serta dokumen lain terdiri dari presentasi, rekaman suara, video, hingga spreadsheets.

Kebocoran Pandora Papers ini mengungkap dokumen transaksi keuangan dalam 5 dekade terakhir, dengan mayoritas transaksi terjadi di antara 1996 hingga 2020. Investigasi ini memberi gambaran secara luas mengenai praktik penghindaran pajak skala global.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Setidaknya ada 14 perusahaan cangkang yang menjadi sumber laporan jurnalisme investigasi ini. Tiga di antaranya dimiliki mantan pejabat pemerintah. Keempat belas perusahaan cangkang tersebut berdiri di yurisdiksi seperti Anguilla, Belize, Singapura, Swiss, Panama, Barbados, Siprus, Uni Emirat Arab, Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Seychelles, hingga Vietnam.

Seluruh data yang dikumpulkan terhubung dengan lebih dari 30.000 perusahaan dengan beragam bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, China, Korea, Yunani, dan Rusia.

Apa saja skandal keuangan yang diungkap?
Pandora papers mengungkap sejumlah skandal keuangan terbesar di dunia. Sebagian besar skandal menyangkut tentang praktik penghindaran pajak serta pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menyiasati tarif pajak yang tinggi di yurisdiksi asal.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Pendirian perusahaan cangkang merupakan aktivitas legal. Namun, kerahasiaan yang diberikan berisiko menutupi praktik penyuapan, pencucian uang, pendanaan teorisme, hingga penghindaran pajak. Latar belakang dan peruntukan perusahaan cangkang inilah yang perlu penelusuran lebih dalam.

Sejumlah skandal yang disunggung dalam laporan ini adalah kasus suap dalam proyek raksasa Odebracht S.A. di Brazil, dugaan penjarahan aset publik di Venezuela, skandal sepak bola internasional FIFAGate, hingga kasus investasi dan pencucian uang sejumlah tokoh publik.

Laporan jurnalisme investigasi dalam Pandora Papers ini juga mengungkap fakta bahwa AS menjadi salah satu negara favorit untuk menyembunyikan aset dan harta.

Baca Juga: Mulai Januari 2022, Perusahaan Wajib Buka Data Ini ke Otoritas Pajak

Lucunya, perusahaan AS dan Barat justru sering menekan negara-negara kecil suaka pajak. Mereka mengklaim bahwa negara suaka pajak telah membiarkan masuknya aliran uang dan aset serta mengabaikan korupsi yang terjadi.

Tidak hanya itu, nama sejumlah pemimpin negara juga tertulis dalam Pandora Papers. Investigasi ini mengungkapkan aset rahasia milik lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di lebih dari 90 negara. Bahkan 35 orang di antaranya merupakan para pemimpin negara, perwakilan, menteri, staf kepresiden, dan pejabat lainnya.

Sebagai informasi, proyek investigasi ini merupakan warisan dari Panama dan Paradise Papers. Hasil investigasi dinamakan Pandora Papers berdasarkan cerita mitos kuno, kotak Pandora.

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Sama seperti dalam mitos, fakta yang terkandung dalam Pandora Papers juga akan mengungkap masalah dan krisis besar manusia. (tradiva sandriana/sap)

Topik : pandora papers, panama papers, penghindaran pajak, tax avoidance, kejahatan pajak, tax haven, suaka pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 November 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Ada AMT & GAAR, DJP Masih Punya Instrumen Cegah Penghindaran Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:41 WIB
BELANDA

Praktik Dividend Stripping Gerus Penerimaan Negara Hingga Rp446 T

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP