Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Sarang Walet Akan Dihapus, Ini Alasannya

0
0

MATARAM, DDTCNews – Anggota DPRD bersama Pemkot Mataram sepakat untuk menghapus kebijakan pengenaan pajak sarang burung walet. Pasalnya, keberadaan sarang burung walet bertentangan dengan fokus Kota Mataram dalam hal pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram I Nyoman Wardana menyetujui Perda sarang burung walet perlu ditinjau lebih lanjut, karena menurutnya Perda itu membuat Pemkot Mataram melegalkan aktivitas penangkaran.

“Ini dua hal yang bertentangan, antara pembangunan pariwisata dengan aktivitas penangkaran burung walet. Bahkan usaha sarang burung walet pun cukup berisiko bagi kesehatan,” tuturnya di Mataram, Selasa (12/9).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Menurutnya penangkaran burung walet seharusnya tidak ada di Kota Mataram karena bertentangan dengan arah pembangunan pariwisata, sehingga dia menilai Perda tentang pemungutan pajak sarang burung walet harus dicabut. Terlebih, target penerimaan pajak dari usaha sarang burung walet selama bertahun-tahun tidak tercapai, bahkan sejak Perda itu terbit.

Adapun, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram M. Syakirin Hukmi mengakui minimnya bahkan ketidakadaan realisasi pajak sarang burung walet beberapa tahun belakangan. Maka dari itu, dia harus meninjau landasan pemberlakuan Perda tersebut.

“Sebenarnya ada kendala pemungutan pajak itu, seperti petugas yang tidak menemukan pemiliknya. Kalaupun dipaksa masuk, petugas khawatir burung walet itu justru merasa terganggu karena hanya orang tertentu yang masuk ke sarang itu. Kami akan kordinasi dengan DPRD untuk hapus Perda itu,” ucapnya seperti dilansir suarantb.com.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Syakirin menegaskan Pemkot Mataram harus membahas lebih lanjut mengenai penghapusan Perda itu, sehingga bisa menciptakan kesepakatan bersama dan bukan hanya sekadar keputusannya sendiri dengan DPRD.

“Ini dua hal yang bertentangan, antara pembangunan pariwisata dengan aktivitas penangkaran burung walet. Bahkan usaha sarang burung walet pun cukup berisiko bagi kesehatan,” tuturnya di Mataram, Selasa (12/9).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Menurutnya penangkaran burung walet seharusnya tidak ada di Kota Mataram karena bertentangan dengan arah pembangunan pariwisata, sehingga dia menilai Perda tentang pemungutan pajak sarang burung walet harus dicabut. Terlebih, target penerimaan pajak dari usaha sarang burung walet selama bertahun-tahun tidak tercapai, bahkan sejak Perda itu terbit.

Adapun, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram M. Syakirin Hukmi mengakui minimnya bahkan ketidakadaan realisasi pajak sarang burung walet beberapa tahun belakangan. Maka dari itu, dia harus meninjau landasan pemberlakuan Perda tersebut.

“Sebenarnya ada kendala pemungutan pajak itu, seperti petugas yang tidak menemukan pemiliknya. Kalaupun dipaksa masuk, petugas khawatir burung walet itu justru merasa terganggu karena hanya orang tertentu yang masuk ke sarang itu. Kami akan kordinasi dengan DPRD untuk hapus Perda itu,” ucapnya seperti dilansir suarantb.com.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Syakirin menegaskan Pemkot Mataram harus membahas lebih lanjut mengenai penghapusan Perda itu, sehingga bisa menciptakan kesepakatan bersama dan bukan hanya sekadar keputusannya sendiri dengan DPRD.

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kota mataram
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU