Berita
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:29 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:25 WIB
KINERJA EKSPOR IMPOR
Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pajak Sarang Walet Akan Dihapus, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Sarang Walet Akan Dihapus, Ini Alasannya

MATARAM, DDTCNews – Anggota DPRD bersama Pemkot Mataram sepakat untuk menghapus kebijakan pengenaan pajak sarang burung walet. Pasalnya, keberadaan sarang burung walet bertentangan dengan fokus Kota Mataram dalam hal pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram I Nyoman Wardana menyetujui Perda sarang burung walet perlu ditinjau lebih lanjut, karena menurutnya Perda itu membuat Pemkot Mataram melegalkan aktivitas penangkaran.

“Ini dua hal yang bertentangan, antara pembangunan pariwisata dengan aktivitas penangkaran burung walet. Bahkan usaha sarang burung walet pun cukup berisiko bagi kesehatan,” tuturnya di Mataram, Selasa (12/9).

Baca Juga: Susah Tagih Tunggakan Pajak Rp1,4 Triliun, Gubernur Minta Tolong KPK

Menurutnya penangkaran burung walet seharusnya tidak ada di Kota Mataram karena bertentangan dengan arah pembangunan pariwisata, sehingga dia menilai Perda tentang pemungutan pajak sarang burung walet harus dicabut. Terlebih, target penerimaan pajak dari usaha sarang burung walet selama bertahun-tahun tidak tercapai, bahkan sejak Perda itu terbit.

Adapun, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram M. Syakirin Hukmi mengakui minimnya bahkan ketidakadaan realisasi pajak sarang burung walet beberapa tahun belakangan. Maka dari itu, dia harus meninjau landasan pemberlakuan Perda tersebut.

“Sebenarnya ada kendala pemungutan pajak itu, seperti petugas yang tidak menemukan pemiliknya. Kalaupun dipaksa masuk, petugas khawatir burung walet itu justru merasa terganggu karena hanya orang tertentu yang masuk ke sarang itu. Kami akan kordinasi dengan DPRD untuk hapus Perda itu,” ucapnya seperti dilansir suarantb.com.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Lebih Dari Rp2 Miliar, Sebagian Berpotensi Diputihkan

Syakirin menegaskan Pemkot Mataram harus membahas lebih lanjut mengenai penghapusan Perda itu, sehingga bisa menciptakan kesepakatan bersama dan bukan hanya sekadar keputusannya sendiri dengan DPRD.

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kota mataram
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Senin, 06 Juli 2020 | 13:19 WIB
PAJAK DAERAH (6)
Senin, 06 Juli 2020 | 11:04 WIB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Senin, 06 Juli 2020 | 10:40 WIB
DKI JAKARTA
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:29 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:25 WIB
KINERJA EKSPOR IMPOR
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:48 WIB
LHP KEPATUHAN 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:50 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN