Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

'Pajak Lahan, Pajak Kepala dan Pajak Perdagangan, akan Dihapuskan'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Pajak Lahan, Pajak Kepala dan Pajak Perdagangan, akan Dihapuskan'

Haji Wasid (Ilustrasi)

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Itulah agaknya suasana batin di Banten pada akhir abad 19. Segera setelah Pemerintah Hindia Belanda melucuti kekuasaan Kesultanan Banten dan meredam sejumlah pemberontakan berikutnya, kesulitan demi kesulitan pun datang silih berganti.

Pada 1879, sekonyong-konyong sampar melanda ternak kerbau di seluruh Banten. Untuk mencegah perluasannya, pemerintah membunuh lebih dari 40.000 kerbau. Itu sepertiga dari total kerbau di Banten. Dengan ganti rugi yang tak seberapa, perekonomian Banten pun terpukul.

Di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan waktu itu sangat terbatas, Hanya ada satu dokter hewan untuk setiap provinsi. Kewalahan menangani banyaknya bangkai kerbau, penguburan pun dilakukan tergesa-gesa, hingga akhirnya menjadi habitat yang bagus untuk nyamuk malaria.

Baca Juga: Buat Warga Kab. Lebak! Ada Penghapusan Denda untuk 11 Jenis Pajak

Tak lama setelah wabah sampar itu, korban manusia pun mulai berjatuhan. Hanya dalam tempo 4 bulan, dari Januari sampai April 1880, lebih dari 12.000 jiwa tewas mengenaskan akibat terserang demam malaria. Jumlah tersebut sekitar 10% dari total populasi Banten waktu itu.

Bersamaan dengan anjloknya jumlah kerbau untuk membajak sawah dan susutnya angkatan kerja, pada akhir 1880 itu, hanya 6.000-an bau (0,74 hektare) sawah yang berhasil dipanen. Hasil panen pada tahun sebelumnya lebih dari 28.000 bau. Kelaparan sudah di depan mata.

Belum selesai pemulihan akibat sampar dan malaria itu, 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Debu panas vulkaniknya mengubah sawah yang subur menjadi tandus. Letusan itu juga mengangkat tsunami yang menyapu sisi barat Banten. Lebih dari 20.000 jiwa tewas.

Baca Juga: 'Uganda Harus Jadi Tuan atas Nasibnya Sendiri'

Dalam situasi yang tak mudah itu, apa yang harus dilakukan? Sartono Kartodirdjo (1966) mencatat, dalam periode tersebut kejahatan tumbuh merajalela. Sebagian yang lain memilih klenik. Sisanya mencoba hidup dengan keyakinan agama, tapi dengan api semangat yang kian menyala.

Pada 1887, tak lama setelah pemerintah menerapkan sejumlah pajak baru pengganti wajib kerja, 35 pemilik perahu mengirim petisi penolakan kenaikan pajak perdagangan perahu ke Residen Banten di Lebak. Mereka menuntut pajak tersebut diturunkan, karena sangat memberatkan.

Asisten Residen Cilegon, Banten, Johan Hendrik Hubert Gubbels tak menggubris petisi tersebut. Ia tetap menerapkan pajak perdagangan perahu berdasarkan jumlah muatan, tanpa memperhatikan ukuran perahu dan jarak tujuan. Setiap 1 tonase dikenai 10 gulden.

Baca Juga: Mulai 1 April 2020, Banten Gelar Pemutihan Pajak

Pajak perdagangan perahu hanyalah satu contoh. Sisanya kenaikan tarif pajak lahan pertanian komunal (1885), pajak pasar (1878), dan pajak kepala (1882). Pajak pasar misalnya, tiap penjual dikenai minimal 1 gulden. Jika dilanggar, dikenai hukuman kurungan atau denda 15 gulden.

Tak pelak, ujung dari semua ini adalah pemberontakan. Rakyat yang hidup dengan nyala api keyakinan agama pun bergerak. Di antara mereka adalah Haji Mardjuki, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid. Merekalah yang mengorganisir dan memimpin pemberontakan di Cilegon, Banten.

“Negara Islam akan didirikan, dan pajak sewa lahan, pajak kepala, serta pajak perdagangan, akan dihapuskan. Mereka yang menerima gaji dari pemerintah akan ditangkap!” kata Haji Wasid dalam rapat persiapan menjelang penyerangan, seperti dikutip Sartono dari dua orang saksi.

Baca Juga: Waspadai Corona, Pembayar Pajak Dicek Suhu Tubuh

Akhirnya, lewat tengah malam, Senin 9 Juli 1888, pasukan pun mulai bergerak. Para ulama dan petani bersatu padu bahu-membahu melawan penjajah. Asisten Residen Gubbels akhirnya tewas dalam penyerangan itu. Senin sore, Cilegon praktis dikuasai pasukan Haji Wasid.

Namun, Pemerintah Hindia Belanda tak tinggal diam. Di bawah komando Kapten A.A Veen Huyzen, pemerintah menggelar operasi pengejaran. Pertempuran terus berlangsung hingga 30 Juli 1888, ketika Haji Tubagus Ismail, Haji Wasid, akhirnya terbunuh dalam satu penyerangan.

Sejarah mencatat, sebelum perlawanan terhadap penjajahan digerakkan oleh kelompok pemuda terdidik pascapolitik etis pada abad ke-20, para ulama dan petani di pedesaan telah terlebih dahulu mengangkat senjata. (Bsi)

Baca Juga: 'Agar Kita Tidak Lagi Dipandang sebagai Seperempat Manusia'
Topik : kutipan pajak, haji wasid, banten, pemberontakan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:11 WIB
HJALMAR SCHACHT:
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
Minggu, 30 September 2018 | 16:16 WIB
PROVINSI BANTEN
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR