Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Karbon Bakal Dikenakan pada Individu? Begini Penjelasan Kemenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak Karbon Bakal Dikenakan pada Individu? Begini Penjelasan Kemenkeu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengenakan pajak karbon per 1 April 2021 sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Noor Syaifudin mengatakan pajak karbon akan dikenakan pada sektor yang memproduksi emisi tinggi. Menurutnya, pemerintah sejauh ini belum memiliki rencana mengenakan pajak karbon pada individu.

"Untuk penerapan pajak karbon pada individu, sepanjang pengetahuan kami, penerapan di internasional juga masih terbatas. Tentu kami perlu melihat dan melakukan asesmen lebih lanjut," katanya ketika menjawab pertanyaan warganet dalam live Instagram, dikutip Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Noor mengatakan pemerintah telah melakukan benchmarking kebijakan pajak karbon pada sejumlah negara yang lebih dulu menerapkannya. Kebanyakan negara tersebut hanya mengenakan pajak karbon pada sektor-sektor tertentu dengan ruang lingkup yang terbatas.

Di Indonesia, pajak karbon bakal mulai diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ketika nantinya subjek pajak karbon diperluas, pemerintah akan menyasar sektor yang bisa berkontribusi besar menurunkan emisi.

Sementara dalam strategi implementasi Nationally Determined Contribution (NDC), disebutkan penurunan emisi di Indonesia akan berfokus pada 5 sektor yakni sektor energi, industri, kehutanan, pertanian, dan limbah.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Di sisi lain, Noor menyebut masyarakat tetap dapat berkontribusi mempercepat penurunan emisi karbon seperti menggunakan kendaraan listrik. Dalam penggunaan kendaraan listrik, pemerintah bahkan menyediakan insentif berupa tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik yang mulai berlaku pada 16 Oktober 2021.

Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2021 yang menyatakan kendaraan bermotor dengan teknologi battery electric vehicles dan fuel cell electric vehicles akan dikenakan PPnBM 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0% dari harga jual.

"Satu upaya atau kebijakan yang sudah di-introduce oleh Kementerian Keuangan justru dalam bentuk insentif, yaitu insentif pajak untuk mendukung kendaraan ramah lingkungan," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

Topik : UU HPP, RUU KUP, pajak karbon, emisi, green economy, subjek pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 28 November 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta APIP Mulai Pelajari Pajak Karbon, Ini Sebabnya

Sabtu, 27 November 2021 | 12:33 WIB
WEBINAR INSTITUT STIAMI

Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM

Jum'at, 26 November 2021 | 17:19 WIB
UU HPP

Detail Perubahan 4 UU Perpajakan dalam UU HPP, Download di Sini

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Pengukuhan PKP Badan dengan Status Cabang