IHPS I/2023

Pajak Daerah Belum Optimal, BPK Rekomendasikan Pemda Kembangkan e-PAD

Dian Kurniati | Rabu, 06 Desember 2023 | 16:30 WIB
Pajak Daerah Belum Optimal, BPK Rekomendasikan Pemda Kembangkan e-PAD

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan pengelolaan pajak daerah belum optimal pada 2022.

Menurut BPK, kelemahan SPI pada pemda salah satunya disebabkan pencatatan piutang pajak daerah yang belum didukung aplikasi pendapatan asli daerah elektronik (e-PAD). Oleh karena itu, BPK merekomendasikan pemda untuk mengembangkan aplikasi e-PAD.

"BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait untuk…melakukan pengembangan atas kelemahan aplikasi e-PAD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah," bunyi IHPS I/2023, dikutip pada Rabu (6/12/2023).

Baca Juga:
Pemkot Adakan Diskon PBB dan BPHTB, Berlaku Sampai 31 Maret

BPK menyatakan isu yang memengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 antara lain penyajian piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah tidak didukung dengan bukti dan catatan akuntansi yang memadai.

Pada permasalahan kelemahan SPI atas LKPD 2022, BPK mencontohkan pencatatan piutang pajak hotel dan restoran yang tidak didukung dengan surat tagihan pajak daerah (STPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Lebong.

Di Kabupaten Sampang, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai karena aplikasi e-PAD belum mendukung proses pendataan, pendaftaran, dan pelaporan wajib pajak (WP).

Baca Juga:
DJP Jaksel II Buka Pojok Pajak di Inacraft dan Pusat Perbelanjaan

Hal itu antara lain tercermin dari belum diakomodasinya penolakan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) atas identitas wajib pajak yang sama, dan tidak didukung dengan fitur kewajiban WP untuk menginput dan mengunggah laporan omzet/pendapatan usaha yang akan dijadikan dasar penerbitan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemrosesan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak dan melakukan pemeriksaan atas data wajib pajak yang belum terdaftar.

Di sisi lain, pada Pemprov DKI Jakarta, terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Penyebabnya antara lain hasil perekaman transaksi usaha pada aplikasi SI MOST yang menunjukkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak, serta belum dimanfaatkan dalam pengawasan pajak daerah.

Selain itu, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diberikan tanpa memperhatikan tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan implementasi e-BPHTB belum dapat menjamin penerimaan BPHTB secara tepat waktu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 19:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Adakan Diskon PBB dan BPHTB, Berlaku Sampai 31 Maret

Kamis, 29 Februari 2024 | 18:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

DJP Jaksel II Buka Pojok Pajak di Inacraft dan Pusat Perbelanjaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 17:45 WIB UJI MATERIIL

Dinilai Diskriminatif, GIPI Ajukan Judicial Review atas Pajak Hiburan

Kamis, 29 Februari 2024 | 17:22 WIB AGENDA PAJAK

Final PERTAPSI Tax Competition Digelar Besok, Total Hadiah Rp15 Juta

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 17:45 WIB UJI MATERIIL

Dinilai Diskriminatif, GIPI Ajukan Judicial Review atas Pajak Hiburan

Kamis, 29 Februari 2024 | 17:22 WIB AGENDA PAJAK

Final PERTAPSI Tax Competition Digelar Besok, Total Hadiah Rp15 Juta

Kamis, 29 Februari 2024 | 17:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak Digugat, Begini Nasihat MK

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:57 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot 21/26 Versi 1.2 Telah Dirilis DJP, Sudah Tahu?

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:37 WIB BEA CUKAI MALANG

Warga Lapor ke Bea Cukai, Minibus Merah Ini Ketahuan Bawa Rokok Ilegal

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:15 WIB KPP MADYA DENPASAR

Tindaklanjuti Tunggakan Pajak, KPP Minta Bank Telusuri Rekening WP

Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi