Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Serapan APBD, Aparat Penegak Hukum Bakal Dilibatkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pacu Serapan APBD, Aparat Penegak Hukum Bakal Dilibatkan

Mendagri Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan pemerintah daerah membentuk tim asistensi bersama aparat penegak hukum untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2020.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan serapan anggaran APBD perlu dipercepat guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Mendagri membuat Surat Menteri Dalam Negeri No. 903.05/5999/SJ.

"Bapak Mendagri memerintahkan seluruh kepala daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, perwakilan BPKP, Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort setempat," katanya, dikutip Jumat (6/11/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Berdasarkan catatan Kemendagri, rata-rata penyerapan APBD secara nasional hingga 30 September 2020 baru sebesar 54,93% untuk pemerintah provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota baru sebesar 50,60%.

Dalam pertimbangannya, Tito menyebut beberapa penyebab rendahnya penyerapan APBD karena dinamika kebijakan pemerintah, kurangnya pemahaman pengelola anggaran terhadap regulasi, serta adanya kekhawatiran terhadap dampak hukum.

Tim asistensi akan bertugas melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulan. Tim akan memberikan laporan secara periodik kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada gubernur dan/atau mendagri.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Selain itu, tim juga harus mampu mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan APBD, memberikan layanan konsultasi jika ada keraguan dalam merealisasikan anggaran di daerah.

Pemda, lanjut Tumpak, juga perlu membuat sekretariat bersama yang berkedudukan di inspektorat daerah masing-masing. Nanti, Tim asistensi tingkat pusat juga akan memantau penyerapan APBD secara nasional setiap hari kamis pekan kedua dan keempat setiap bulannya.

"Kami meminta peran aktif APIP [Aparat Pengawasan Intern Pemerintah] daerah bersinergi dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengawal daerah dalam percepatan penyerapan APBD," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Topik : kemendagri, mendagri tito karnavian, apbd, pemerintah daerah, serapan anggaran, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:45 WIB
APBN KITA

Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank

Jum'at, 24 September 2021 | 14:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji