Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pacu Serapan APBD, Aparat Penegak Hukum Bakal Dilibatkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pacu Serapan APBD, Aparat Penegak Hukum Bakal Dilibatkan

Mendagri Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan pemerintah daerah membentuk tim asistensi bersama aparat penegak hukum untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2020.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan serapan anggaran APBD perlu dipercepat guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Mendagri membuat Surat Menteri Dalam Negeri No. 903.05/5999/SJ.

"Bapak Mendagri memerintahkan seluruh kepala daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, perwakilan BPKP, Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort setempat," katanya, dikutip Jumat (6/11/2020).

Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Berdasarkan catatan Kemendagri, rata-rata penyerapan APBD secara nasional hingga 30 September 2020 baru sebesar 54,93% untuk pemerintah provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota baru sebesar 50,60%.

Dalam pertimbangannya, Tito menyebut beberapa penyebab rendahnya penyerapan APBD karena dinamika kebijakan pemerintah, kurangnya pemahaman pengelola anggaran terhadap regulasi, serta adanya kekhawatiran terhadap dampak hukum.

Tim asistensi akan bertugas melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulan. Tim akan memberikan laporan secara periodik kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada gubernur dan/atau mendagri.

Baca Juga: Lagi-Lagi Streamer asal China Mengelak Pajak, Kena Sanksi Rp239 Miliar

Selain itu, tim juga harus mampu mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan APBD, memberikan layanan konsultasi jika ada keraguan dalam merealisasikan anggaran di daerah.

Pemda, lanjut Tumpak, juga perlu membuat sekretariat bersama yang berkedudukan di inspektorat daerah masing-masing. Nanti, Tim asistensi tingkat pusat juga akan memantau penyerapan APBD secara nasional setiap hari kamis pekan kedua dan keempat setiap bulannya.

"Kami meminta peran aktif APIP [Aparat Pengawasan Intern Pemerintah] daerah bersinergi dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengawal daerah dalam percepatan penyerapan APBD," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Topik : kemendagri, mendagri tito karnavian, apbd, pemerintah daerah, serapan anggaran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Soal Juknis Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS, Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini