Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Ilustrasi galangan kapal. (foto: Philstar.com)

MANILA, DDTCNews – Pemerintah Filipina merilis paket insentif pajak untuk sektor pembuatan dan perbaikan kapal melalui UU Republik No. 11534 atau UU Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (CREATE).

Kepala Spesialis Investasi Pembuatan Kapal Departemen Perdagangan dan Industri Reynaldo Lignes mengatakan sektor industri tersebut saat ini tengah mengalami kelumpuhan, padahal permintaan domestik masih besar.

“Kami kuat dalam perakitan hull blocking dengan kehadiran semua galangan kapal besar seperti Tsuneishi dan Austal. Kami merakit kapal container, bulker, dan penumpang, tetapi dalam skala yang sangat rendah,” katanya seperti dikutip dari manilatimes.net, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Dengan adanya insentif, Lignes berharap lebih banyak galangan kapal lokal yang mampu bersaing dalam membangun kapal baru dan lebih besar. Dalam mencapai hal tersebut, lanjutnya, diperlukan rasionalisasi, modernisasi, dan tawaran insentif yang relevan kepada investor.

Di bawah Rencana Prioritas Investasi (IPP) 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Filiupina Rodrigo Duteter pada November 2020 lalu, produksi dan perbaikan kapal telah diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan strategis untuk investasi.

Selanjutnya, perusahaan di sektor tersebut dapat menikmati insentif yang tercantum dalam UU CREATE yang ditandatangani oleh presiden pada 26 Maret 2021. UU CREATE mulai berlaku efektif pada 11 April 2021.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Dari aspek perpajakan, insentif yang diberikan berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari yang semula sebesar 30% menjadi 25%. Pemberian insentif berlaku surut mulai Juli 2020.

Terdapat juga insentif pajak penghasilan dengan tarif 5% selama 5 tahun untuk perusahaan pasar domestik. Sementara itu, khusus perusahaan yang berorientasi pada ekspor diberikan waktu hingga 10 tahun.

Selain itu, masih terdapat paket insentif pajak berupa pembebasan bea masuk untuk peralatan modal, bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, masih terdapat insentif untuk PPN.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Dari aspek nonperpajakan, produsen kapal asing dapat menerima pesanan pembuatan kapal dari pemilik kapal lokal. Sebelumnya, perusahaan galangan kapal asing hanya dapat menerima pesanan khusus ekspor.

UU tersebut juga memberikan fleksibilitas kepada presiden untuk menyuntikkan insentif modal kepada proyek pilihan di sektor pembuatan dan perbaikan kapal. Terdapat juga insentif nonperpajakan lainnya yang ikut mendukung perkembangan sektor tersebut. (vallen/rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP
Topik : filipina, insentif pajak, investasi, industri, galangan kapal, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan