Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Otoritas Pajak Tebar Email Kepada Pemilik Uang Crypto, Ada Apa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Tebar Email Kepada Pemilik Uang Crypto, Ada Apa?

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews—Otoritas Pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) menegaskan kepada wajib pajak bahwa transaksi uang virtual atau cryptocurrency masuk dalam objek pajak.

Juru bicara ATO mengatakan pihaknya akan mengirim surat elektronik kepada 350.000 warga pemilik uang virtual yang berisikan peringatan tentang kewajiban perpajakan mereka ketika bertransaksi.

Menurutnya, setiap keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan cryptocurrency akan dikenakan pajak capital gain dan wajib dilaporkan ke ATO. Adapun cryptocurrency sudah menjadi objek pajak sejak 2018.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

“Pada April tahun lalu kami menerbitkan Protokol Pencocokan Data untuk cryptocurrency. Melalui program tersebut, kami memperoleh data transaksi cryptocurrency di antara pada wajib pajak," kata juru bicara ATO, Rabu (11/3/2020).

Juru bicara itu juga menyebutkan bahwa 350.000 pemilik uang virtual itu terus dipantau ATO. Nanti, pemilik uang virtual akan diminta meninjau pembayaran pajak mereka untuk memastikan telah melaporkan jumlah capital gain yang benar.

Apabila para pemilik uang virtual telah melaporkan capital gain dengan benar, mereka tidak akan terkena penalti. Sebaliknya jika mereka gagal memperbaikinya, ATO tidak segan-segan melakukan audit.

Baca Juga: ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Untuk itu, wajib pajak harus memastikan menyimpan seluruh catatan perdagangannya, baik saat membeli uang virtual maupun menjualnya. Dokumen yang lengkap akan mempermudah saat pelaporan pada otoritas pajak.

Catatan itu mencakup tanda terima pembelian, catatan pertukaran, catatan agen, akuntan dan biaya hukum, catatan soal dompet digital, tanggal transaksi, nilai uang virtual dalam dolar Australia pada saat transaksi, keperluan transaksi dan lainnya.

“Sifat cryptocurrency sangat kompleks, beberapa orang mungkin tidak menyadari memiliki kewajiban pajak itu, sehingga kampanye kami dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya,” tutur juru bicara ATO.

Baca Juga: Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Sementara itu, Direktur Komunikasi Konsultan Pajak H&R Block Mark Chapman mengatakan tengah mempelajari kebijakan ATO perihal uang virtual. Dia mengaku kliennya kebingungan karena menerima email dari otoritas pajak.

“Alasan paling umum orang menerima email, salah satunya karena mereka hanya mencoba-coba [transaksi cryptocurrency], tetapi tidak menyadari implikasi pajaknya," katanya dilansir dari News Australia. (rig)

Baca Juga: Hari Pabean Internasional 2023, DJBC Jamin Aspek Pengawasan Makin Kuat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : objek pajak, uang virtual, cryptocurrency, transaksi keuangan, australia, internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Januari 2023 | 13:45 WIB
SELANDIA BARU

Jacinda Ardern Umumkan Mundur dari Jabatan PM Selandia Baru

Kamis, 19 Januari 2023 | 10:30 WIB
PRANCIS

OECD Naikkan Proyeksi Tambahan Penerimaan Pajak dari Dua Pilar

Kamis, 19 Januari 2023 | 09:30 WIB
FILIPINA

Masih Terdampak Pandemi, Produser Film Ajukan Insentif Tax Holiday

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:48 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama