BERITA TERKINI
KIGALI, DDTCNews – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Rwanda tengah berkampanye melawan arus keuangan ilegal (illicit financial flows) yang dilakukan perusahaan multinasional di negaranya, dan secara luas negara-negara di Afrika.
Deputy Commissioner General and Commissioner for Corporate Services Rwanda Revenue Authority (RRA) Bizimana Ruganintwali mengatakan otoritas pajak mendukung kampanye tersebut. Dengan slogan 'Stop the Bleeding', kami semua ingin mengakhiri praktik yang selama ini menguras ekonomi di Afrika.
“RRA tidak akan membiarkan perusahaan multinasional atau individu yang terlibat dalam kegiatan keuangan ilegal yang dirancang untuk menguras Rwanda dari sumber penerimaannya,” ujarnya, Rabu (21/2).
Bizimana memahami betapa seriusnya kondisi tersebut, terutama terhadap perekonomian Rwanda yang tengah berupaya meningkatkan pendapatan domestik untuk mendukung aktivitas investasi dalam jangka panjang.
Kampanye itu dipelopori oleh Action Aid Rwanda, Pemerintah Afrika, Tax Justixe Network Afrika dan Taxman. Kampanye ini bertujuan agar arus ilegal terutama yang timbul dari penyelundupan, penyalahgunaan informasi, penetapan transfer pricing dan praktik aggresive tax planning dapat dihentikan.
Sementara itu, Pakar Pajak KPMG Angello Musinguzi menjelaskan negara berkembang seperti Rwanda memang kehilangan banyak potensi penerimaan karena mekanisme transfer pricing yang lemah dan tidak lengkap. Sebagian besar uang yang lari itu disalurkan melalui negara-negara tax havens.
“Pemerintah harus berhati-hati saat memberikan insentif kepada investor, serta harus memastikan otoritas pajak menetapkan kebijakan transfer pricing yang kuat untuk membantu mendeteksi dan menghalangi arus keuangan ilegal,” papar Angello.
Rwanda diprediksi kehilangan sekitar $243 juta per tahun karena insentif pajak yang sembarangan dan kegiatan perdagangan lainnya, bahkan juga kehilangan hampir $2,1 miliar per tahun melalui arus uang keuangan ilegal.
Jika dihitung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), arus keuangan ilegal dari Afrika menjadi yang tertinggi dari seluruh negara, khususnya yang disebabkan oleh perusahaan multinasional sebagai kontributor utama.
Adapun Wakil Direktur Eksekutif Tax Justice Network Africa Jason Rosario Braganza pun menegaskan insentif pajak yang tidak dipantau dengan baik oleh pemerintah menjadi pintu gerbang arus keuangan ilegal, terlebih jika tidak dianalisis dengan baik.
“Sangat disayangkan kita masih kehilangan sumber daya akibat insentif pajak. Karena itu, kita harus bekerja sama membalikkan keadaan untuk membantu melestarikan sumber penerimaan Afrika,” papar Rosario. (Amu)
