Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Otoritas Kewalahan Pungut Pajak E-Commerce, Ternyata Ini Kendalanya

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Kewalahan Pungut Pajak E-Commerce, Ternyata Ini Kendalanya

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews – Perdagangan melalui e-commerce di Vietnam terus bertumbuh semenjak pandemi Covid-19. Namun, capaian ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang didapat oleh otoritas setempat.

Nguyen Thi Lan Anh, Direktur Administrasi Perpajakan Departemen Usaha Kecil Menengah dan Usaha Perorangan mengatakan pihaknya masih kewalahan memungut pajak pelapak e-commerce. Tantangan ini makin besar untuk pedagang yang berada di luar wilayah yurisdiksi.

“Mengenai e-commerce lintas batas, pembayar pajak biasanya gagal membuat pendaftaran bisnis atau tidak memiliki lokasi bisnis yang tetap,” kata Anh dikutip. Senin (7/2).

Baca Juga: Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Tidak hanya itu, Anh membeberkan perusahaan digital asing kerap menolak membayar pajak dengan alasan tidak memiliki lokasi bisnis di Vietnam.

Untuk itu, otoritas Vietnam berkomitmen untuk meningkatkan teknologi dalam pengumpulan pajak, seperti Big Data, IOT, dan AI. Tujuannya guna mengumpulkan informasi tentang seluruh pelapak baik perusahaan dan perorangan dengan lebih baik.

“Sehingga mencegah penghindaran pajak di platform online,” ujar Anh.

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Adapun otoritas pajak Hanoi mengatakan pada tahun lalu realisasi penerimaan pajak dari perusahaan dan perorangan dalam lingkup e-commerce mencapai VND 14 triliun.

Dari angka tersebut, Anh melaporkan bahwa ada sekitar 14 raksasa teknologi asing dan 8 situs web e-commerce lintas batas di Vietnam yang telah berhasil memenuhi kewajiban perpajakan hingga tahun lalu.

Sejak 2018 hingga akhir Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak dari 23 perusahaan digital asing tersebut mencapai VND4,263 miliar. Kontributor terbesar berasal dari Facebook yang mencapai VND1,641 miliar, Google VND1,573 miliar, Microsoft VND560,67 juta.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

“Namun jumlah pajak seperti itu kecil mengingat skala yang besar industri e-commerce di Vietnam. Angka kecil seperti itu tidak mencerminkan ukuran sebenarnya dari bisnis di platform online, menunjukkan ada perusahaan dan individu yang terlibat dalam penghindaran pajak,” kata Anh. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, PMSE, pajak transaksi elektronik, Vietnam, e-commerce

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 19 November 2022 | 16:17 WIB
INDIA

India Bakal Lakukan Simplifikasi Struktur Pajak Capital Gains

Jum'at, 18 November 2022 | 14:30 WIB
PRANCIS

Lihat Data CbCR, OECD Temukan Adanya Indikasi Praktik BEPS

Jum'at, 18 November 2022 | 09:00 WIB
KANADA

Mendesak, Kanada Minta Negara Lain Segera Terapkan Pajak Karbon

Kamis, 17 November 2022 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Gagalnya Penerapan Pilar 1 Beri Jalan Indonesia Terapkan Pajak Digital

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut