Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Penerimaan Pajak Air Tanah, Perusahaan Bakal Ditertibkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Optimalkan Penerimaan Pajak Air Tanah, Perusahaan Bakal Ditertibkan

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta bupati dan wali kota di wilayahnya terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, seperti pajak air bawah tanah.

Arinal menilai banyak kabupaten/kota yang belum serius menggali potensi pajak air tanah. Salah satu upaya optimalisasi potensi penerimaan pajak air tanah tersebut di antaranya dengan menertibkan perusahaan yang tidak membayar pajak.

"Kepada para bupati/wali kota agar menertibkan pajak daerah, khususnya pajak air bawah tanah, dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha," katanya, dikutip Rabu (21/4/2021).

Baca Juga: Hingga April 2021, Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Belasan Miliar

Arinal menuturkan optimalisasi pajak air tanah mampu mendatangkan tambahan penerimaan. Sebab, kontributor terbesar penerimaan di kabupaten/kota umumnya berasal dari jenis pajak bumi bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah kabupaten/kota dapat memungut pajak air tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang biasanya dilakukan perusahaan yang beroperasi di daerah. Dia berharap optimalisasi pajak air permukaan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Pajak ini penting dan harus dibayar, tetapi jangan sampai pengusaha kesulitan membayarnya," ujar gubernur.

Baca Juga: Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

Selain itu, lanjut Arinal, optimalisasi pajak daerah juga akan memperbaiki kinerja Monitoring Control for Prevention (MCP) yang dilakukan tim Korsupgah KPK. Adapun capaian MCP Provinsi Lampung pada 2020 mencapai 81%.

Kinerja MCP tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Seperti dilansir saibumi.com, bupati/wali kota di Lampung diimbau terus meningkatkan kerja sama pencegahan korupsi serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (rig)

Baca Juga: Cari Sumber PAD Baru, Pemda Disarankan Perluas Retribusi

Topik : pemprov lampung, pajak air tanah, potensi pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:01 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:29 WIB
KOTA PADANG PANJANG
Jum'at, 07 Mei 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:33 WIB
KABUPATEN SIMALUNGUN
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL