Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Optimalkan Penagihan Pajak, Pemda dan Kejari Teken MoU

A+
A-
0
A+
A-
0
Optimalkan Penagihan Pajak, Pemda dan Kejari Teken MoU

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUBANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang dan Kejaksaan Negeri Subang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama dalam melaksanakan penagihan pajak di wilayah Kabupaten Subang.

Kepala Bapenda Subang Ahmad Sobari mengatakan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Subang tersebut sangatlah penting. Menurutnya, penandatangan nota kesepahaman tersebut akan memudahkan Bapenda dalam memungut pajak.

“MoU ini sangat penting bagi kami karena terkait penagihan pajak. Dengan dilakukan MoU ini, jelas sangat memudahkan Bapenda dalam pemungutan pajak,” katanya seperti dilansir beritaaktualnews.com, dikutip Kamis (18/2/2021).

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Ahmad berharap MoU tersebut dapat membuat penagihan pajak berjalan lancar dan aman sehingga dapat berdampak terhadap penerimaan daerah. Dia mengaku Bapenda selama ini kerap kesulitan dalam proses penagihan pajak.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Subang Taliwondo menjelaskan Kejari siap membantu Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Subang apabila penagihan pajak tidak berjalan secara semestinya.

Di sisi lain, Pemkab Subang juga akan mendorong perangkat desa sebagai agen pemungut pajak guna menghadapi tantangan mengumpulkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2).

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Bupati Subang Ruhimat menuturkan penerimaan dari PBB-P2 selama ini belum maksimal lantaran kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah. Untuk itu, peran perangkat desa dalam urusan administrasi PBB-P2 terbilang penting.

Pemkab, sambungnya, akan menugaskan kepala desa untuk aktif melakukan penagihan kepada warga yang belum membayar tagihan PBB-P2. Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu, pemkab juga terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk membayar tagihan PBB-P2. Menurutnya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga tetap merupakan solusi terbaik dalam mengamankan setoran PBB-P2. (rig)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus

Topik : kabupaten subang, kejaksaan negeri, nota kesepahaman, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 Juni 2022 | 18:00 WIB
KOTA MALANG

404 Titik Tempat Parkir di Kota Ini Bakal Jadi Objek Pajak Baru

Selasa, 14 Juni 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Tetapkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB pada 9 Desember 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus Ini

Selasa, 14 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Rumah Ber-NJOP Rp2 Miliar Bisa Dapat Keringanan Pajak, Ini Aturannya

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE