Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Optimalkan Pajak Iklan Tempel di Pohon, Ini Langkah Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalkan Pajak Iklan Tempel di Pohon, Ini Langkah Pemerintah

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Jawa Timur merasa gerah dengan keberadaan iklan yang ditempel sembarangan di tiang hingga pohon. Terlebih, pemasang iklan tersebut juga tidak membayar pajak terutang atas iklan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Ade Herawanto menyampaikan iklan tersebut tersebar hampir di semua titik Kota Malang. Padahal, menempelkan iklan secara sembarangan sangat tidak diperkenankan. Keberadaan iklan tersebut juga merusak estetika kota.

“Mulai dari iklan salon, sedot WC, potong rambut, dan masih banyak lagi. Jadi, asal tempel saja itu kan enggak bagus dan bikin jorok juga," ujar Ade, Minggu (19/1/2020).

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Petugas Bapenda, sambungnya, telah mendatangi para pengusaha sesuai dengan informasi dan alamat yang tertera pada iklan tersebut. Tidak hanya menagih pajak yang terutang, kedatangan Bapenda juga dimaksudkan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang aturan penempelan iklan.

Namun, saat petugas Bapenda meminta keterangan dan pertanggungjawaban, mayoritas pengusaha berujar telah membayarkan pajak atas iklan yang dipasang. Mereka mengaku pajak tersebut dibayarkan melalui pihak ketiga sebagai penyedia jasa iklan dan tidak langsung kepada Bapenda Kota Malang.

"Jadi biasanya para pengusaha menggunakan pihak ketiga untuk membuat iklan yang ditempel itu, dan pembayaran pajaknya semua dilimpahkan ke pihak ketiga tersebut," jelas Ade.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Ade menyebut meski besaran penerimaan pajak iklan yang ditempel kecil, petugas Bapenda terus melakukan upaya penagihan pajak. Selain itu, petugas Bapenda juga terus berupaya untuk meminimalisasi jumlah iklan yang dipasang tidak beraturan.

"Sepanjang 2019, jika ditotal, nominal penerimaan pajak dari iklan yang ditempel itu sekitar Rp15 juta. Memang nominalnya tidak sebesar pajak lainnya, tetapi jika sektor ini kita biarkan akan merusak estetika kota," tambahnya.

Seperti dilansir jatimtimes.com, Ade menambahkan pengawasan pajak atas iklan yang ditempel diharapkan mampu menambah potensi penerimaan pajak. Selain itu, edukasi yang diberikan Bapenda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar memasang iklan di lokasi yang tepat dan diizinkan.

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

Adapun pajak iklan yang ditempel terutang pajak daerah lantaran termasuk ke dalam objek pajak reklame. Secara lebih terperinci, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.28/2009, iklan yang ditempel disebut dengan reklame melekat (stiker).

Secara lebih terperinci, reklame stiker didefinisikan sebagai reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, dan digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.

Adapun yang menjadi subjek pajak dari reklame stiker adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (kaw)

Baca Juga: Tunggakan dan Denda PBB Capai Rp300 Miliar

“Mulai dari iklan salon, sedot WC, potong rambut, dan masih banyak lagi. Jadi, asal tempel saja itu kan enggak bagus dan bikin jorok juga," ujar Ade, Minggu (19/1/2020).

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Petugas Bapenda, sambungnya, telah mendatangi para pengusaha sesuai dengan informasi dan alamat yang tertera pada iklan tersebut. Tidak hanya menagih pajak yang terutang, kedatangan Bapenda juga dimaksudkan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang aturan penempelan iklan.

Namun, saat petugas Bapenda meminta keterangan dan pertanggungjawaban, mayoritas pengusaha berujar telah membayarkan pajak atas iklan yang dipasang. Mereka mengaku pajak tersebut dibayarkan melalui pihak ketiga sebagai penyedia jasa iklan dan tidak langsung kepada Bapenda Kota Malang.

"Jadi biasanya para pengusaha menggunakan pihak ketiga untuk membuat iklan yang ditempel itu, dan pembayaran pajaknya semua dilimpahkan ke pihak ketiga tersebut," jelas Ade.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Ade menyebut meski besaran penerimaan pajak iklan yang ditempel kecil, petugas Bapenda terus melakukan upaya penagihan pajak. Selain itu, petugas Bapenda juga terus berupaya untuk meminimalisasi jumlah iklan yang dipasang tidak beraturan.

"Sepanjang 2019, jika ditotal, nominal penerimaan pajak dari iklan yang ditempel itu sekitar Rp15 juta. Memang nominalnya tidak sebesar pajak lainnya, tetapi jika sektor ini kita biarkan akan merusak estetika kota," tambahnya.

Seperti dilansir jatimtimes.com, Ade menambahkan pengawasan pajak atas iklan yang ditempel diharapkan mampu menambah potensi penerimaan pajak. Selain itu, edukasi yang diberikan Bapenda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar memasang iklan di lokasi yang tepat dan diizinkan.

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

Adapun pajak iklan yang ditempel terutang pajak daerah lantaran termasuk ke dalam objek pajak reklame. Secara lebih terperinci, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.28/2009, iklan yang ditempel disebut dengan reklame melekat (stiker).

Secara lebih terperinci, reklame stiker didefinisikan sebagai reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, dan digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.

Adapun yang menjadi subjek pajak dari reklame stiker adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (kaw)

Baca Juga: Tunggakan dan Denda PBB Capai Rp300 Miliar
Topik : Kota Malang, Jawa Timur, iklan tempel, iklan, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 09 April 2018 | 07:58 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Rabu, 31 Oktober 2018 | 19:11 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 14:01 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rabu, 22 Juni 2016 | 13:24 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI