Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Optimalkan Pajak Iklan Tempel di Pohon, Ini Langkah Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalkan Pajak Iklan Tempel di Pohon, Ini Langkah Pemerintah

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Jawa Timur merasa gerah dengan keberadaan iklan yang ditempel sembarangan di tiang hingga pohon. Terlebih, pemasang iklan tersebut juga tidak membayar pajak terutang atas iklan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Ade Herawanto menyampaikan iklan tersebut tersebar hampir di semua titik Kota Malang. Padahal, menempelkan iklan secara sembarangan sangat tidak diperkenankan. Keberadaan iklan tersebut juga merusak estetika kota.

“Mulai dari iklan salon, sedot WC, potong rambut, dan masih banyak lagi. Jadi, asal tempel saja itu kan enggak bagus dan bikin jorok juga," ujar Ade, Minggu (19/1/2020).

Baca Juga: Sektor Perikanan di Kabupaten Ini Punya Potensi Topang Setoran PAD

Petugas Bapenda, sambungnya, telah mendatangi para pengusaha sesuai dengan informasi dan alamat yang tertera pada iklan tersebut. Tidak hanya menagih pajak yang terutang, kedatangan Bapenda juga dimaksudkan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang aturan penempelan iklan.

Namun, saat petugas Bapenda meminta keterangan dan pertanggungjawaban, mayoritas pengusaha berujar telah membayarkan pajak atas iklan yang dipasang. Mereka mengaku pajak tersebut dibayarkan melalui pihak ketiga sebagai penyedia jasa iklan dan tidak langsung kepada Bapenda Kota Malang.

"Jadi biasanya para pengusaha menggunakan pihak ketiga untuk membuat iklan yang ditempel itu, dan pembayaran pajaknya semua dilimpahkan ke pihak ketiga tersebut," jelas Ade.

Baca Juga: Asyik, Insentif Untuk Lima Jenis Pajak Ini Diperpanjang

Ade menyebut meski besaran penerimaan pajak iklan yang ditempel kecil, petugas Bapenda terus melakukan upaya penagihan pajak. Selain itu, petugas Bapenda juga terus berupaya untuk meminimalisasi jumlah iklan yang dipasang tidak beraturan.

"Sepanjang 2019, jika ditotal, nominal penerimaan pajak dari iklan yang ditempel itu sekitar Rp15 juta. Memang nominalnya tidak sebesar pajak lainnya, tetapi jika sektor ini kita biarkan akan merusak estetika kota," tambahnya.

Seperti dilansir jatimtimes.com, Ade menambahkan pengawasan pajak atas iklan yang ditempel diharapkan mampu menambah potensi penerimaan pajak. Selain itu, edukasi yang diberikan Bapenda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar memasang iklan di lokasi yang tepat dan diizinkan.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat Kantor Pos

Adapun pajak iklan yang ditempel terutang pajak daerah lantaran termasuk ke dalam objek pajak reklame. Secara lebih terperinci, berdasarkan Undang-Undang (UU) No.28/2009, iklan yang ditempel disebut dengan reklame melekat (stiker).

Secara lebih terperinci, reklame stiker didefinisikan sebagai reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, dan digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.

Adapun yang menjadi subjek pajak dari reklame stiker adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (kaw)

Baca Juga: Tinggal 2 Hari! Jangan Lewatkan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan

Topik : Kota Malang, Jawa Timur, iklan tempel, iklan, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 14:25 WIB
KABUPATEN KEBUMEN
Senin, 21 September 2020 | 13:37 WIB
PROVINSI BENGKULU
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK