KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Muhamad Wildan
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16.30 WIB
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews - Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Tersangka ROP merupakan direktur utama PT PDN, selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Melalui perusahaan tersebut, tersangka ditengarai secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif dan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar.

"PT PDN menggunakan faktur pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," sebut Kanwil DJP Jawa Timur II dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Tindak pidana dilakukan tersangka ROP pada masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2024. Adapun tindak pidana yang dilakukan tersangka ROP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekitar Rp2,56 miliar.

Sesuai dengan Pasal 39A UU KUP, tersangka ROP terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengatakan keberhasilan DJP dalam menangani tindak pidana tersebut tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum (APH), yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Kanwil DJP Jawa Timur II berharap persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera diputus oleh hakim dengan seadil-adilnya.

Vita menjelaskan penindakan terhadap tersangka ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan mencegah wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama.

“Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assessment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju Pajak Kuat Indonesia Maju," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.