Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot PAD, Pemprov Gandeng BPH Migas & Pertamina

1
1

Ilustrasi. 

MAKASSAR, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina.

Darmayani, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan menjelaskan kerja sama ini ditujukan untuk mengoptimalkan Pendapatan PAD, terutama penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

“Penandatanganan MoU dan PKS ini terkait dengan optimalisasi pendapatan negara dan daerah,” ungkap Darmayani, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penandatangan MoU dan PKS tersebut difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

KPK memfasilitasi MoU dan PKS itu sebagai bagian rencana aksi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dari sektor PBBKB. KPK menilai adanya praktik korupsi dapat merugikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Inisiasi kerja sama tersebut berawal dari rekomendasi tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) bulanan yang dilakukan KPK pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran minyak dan gas. Kerja sama ini diharapkan dapat meminimalisir distribusi minyak dan gas ilegal.

Selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, MoU dan PKS tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Adapun capaian penerimaan Bapenda Sulawesi Selatan dari sektor PBBKB sampai Juni 2019 ini senilai Rp320 miliar atau mencapai 47,15% dari target Rp680 miliar yang dicanangkan.

“Optimalisasi pendapatan daerah akan diekplorasi dari seluruh potensi sumber pendapatan daerah. Sehingga, kemampuan keuangan dapat terus ditingkatkan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, seperti dilansir news.rakyatku.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak

“Penandatanganan MoU dan PKS ini terkait dengan optimalisasi pendapatan negara dan daerah,” ungkap Darmayani, seperti dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penandatangan MoU dan PKS tersebut difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

KPK memfasilitasi MoU dan PKS itu sebagai bagian rencana aksi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dari sektor PBBKB. KPK menilai adanya praktik korupsi dapat merugikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Inisiasi kerja sama tersebut berawal dari rekomendasi tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) bulanan yang dilakukan KPK pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran minyak dan gas. Kerja sama ini diharapkan dapat meminimalisir distribusi minyak dan gas ilegal.

Selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, MoU dan PKS tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Adapun capaian penerimaan Bapenda Sulawesi Selatan dari sektor PBBKB sampai Juni 2019 ini senilai Rp320 miliar atau mencapai 47,15% dari target Rp680 miliar yang dicanangkan.

“Optimalisasi pendapatan daerah akan diekplorasi dari seluruh potensi sumber pendapatan daerah. Sehingga, kemampuan keuangan dapat terus ditingkatkan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, seperti dilansir news.rakyatku.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak
Topik : Provinsi Sulawesi Selatan, pajak daerah, Pertamina, BPH Migas
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA