Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

A+
A-
3
A+
A-
3
OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Bersamaan dengan gelaran perdana Hari Kepastian Pajak (Tax Certainty Day), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis statistik terbaru mengenai resolusi sengketa (dispute resolution).

The 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics yang dirilis hari ini, Senin (16/9/2019), mencakup 89 yurisdiksi dan hampir semua kasus MAP di seluruh dunia. Statistik ini berisi informasi yang rinci tentang setiap yurisdiksi serta informasi gabungan secara global.

Pasalnya, seluruh anggota Inclusive Framework on BEPS telah berkomitmen untuk menerapkan standar minimum Aksi ke-14 BEPS yang mencakup pelaporan statistik MAP yang tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kerangka kerja pelaporan yang disepakati.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

“The 2018 MAP Statistics dilaporkan dalam kerangka baru ini. Mereka mencakup semua anggota yang bergabung dengan Inclusive Framework sebelum 2019,” demikian pernyataan OECD dalam laman resminya.

Dalam statistik tersebut, setidaknya ada empat aspek yang mendapat sorotan. Pertama, inventaris. Kasus baru terus meningkat. Dibandingkan dengan 2017, kasus transfer pricing naik hampir 20%. Sementara, kasus lain naik lebih dari 10%.

Mayoritas otoritas pajak menyelesaikan atau menutup lebih banyak kasus daripada sebelumnya. Data per negara menunjukkan adanya penurunan inventaris di sekitar setengah dari yurisdiksi pelaporan dan peningkatan di setengah lainnya.

Baca Juga: Sengketa PPN atas Batu Bara yang Diambil Langsung dari Sumbernya

Namun, inventaris agregat secara global masih terus meningkat. Hal ini terutama dikarenakan untuk kasus-kasus transfer pricing, jumlah kasus yang diselesaikan meningkat pada kecepatan yang lebih lambat daripada jumlah kasus yang dimulai.

Kedua, jadwal. Rata-rata kasus transfer pricing pada 2018 memakan waktu lebih banyak, yaitu rata-rata sekitar 33 bulan atau lebih lama dari tahun sebelumnya 30 bulan. Untuk kasus lain, rata-rata waktu yang dibutuhkan sekitar 14 bulan, lebih cepat dari posisi 2017 selama 17 bulan.

Waktu rata-rata untuk penyelesaian kasus bervariasi secara signifikan berdasarkan yurisdiksi, mulai dari 2 hingga 66 bulan. Pada 2017, yaitu sekitar 60% dari yurisdiksi pelaporan memenuhi target 24 bulan di semua kasus mereka.

Baca Juga: OECD Catat Ada 26 Negara yang Pungut PPN Barang Impor Lewat e-Commerce

Ketiga, hasil. Lebih dari 80% dari MAP yang disimpulkan pada 2018 menyelesaikan masalah untuk kasus transfer pricing. Untuk kasus lain, persentasenya sekitar 75%. Hanya 2% dari kasus MAP ditutup karena otoritas tidak dapat menemukan kesepakatan bersama.

Hampir 75% dari kasus MAP transfer pricing ditutup dengan penyelesaian kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan perjanjian pajak, 5% di antaranya diberikan keringanan sepihak, dan 5% diselesaikan melalui pemulihan domestic (domestic remedy).

Keempat, indikator spesifik yurisdiksi. Untuk pertama kalinya statistik membandingkan kinerja pelaporan yurisdiksi sehubungan dengan indikator utama seperti waktu yang dibutuhkan untuk menutup kasus MAP dan perbandingkan jumlah kasus MAP yang diselesaikan dengan beban untuk setiap jenis kasus per yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : : MAP, sengketa, perpajakan internasional, OECD, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 November 2022 | 10:45 WIB
MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung Yulius Dilantik sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Rabu, 09 November 2022 | 12:05 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATIOIN COURSE

Apa Itu Accurately Delineating the Actual Transaction? Pahami di Sini

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala