Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

OECD: Multilateral Instrument (MLI) Indonesia Efektif 1 Agustus 2020

A+
A-
5
A+
A-
5
OECD: Multilateral Instrument (MLI) Indonesia Efektif 1 Agustus 2020

Ilustrasi gedung OECD. 

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengumumkan multilateral instrument on tax treaty (MLI) Indonesia berlaku efektif mulai 1 Agustus 2020.

Dalam laman resminya, OECD mengatakan Indonesia telah menyetorkan instrumen ratifikasi untuk Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) pada Selasa (28/4/2020).

“Untuk Indonesia, MLI akan mulai berlaku [enter into force] pada 1 Agustus 2020,” demikian keterangan resmi OECD, seperti dikutip pada Sabtu (2/5/2020).

Baca Juga: Pengumuman! Aplikasi Perpajakan Daring DJP Tak Bisa Diakses Malam Ini

OECD menegaskan langkah Indonesia menjadi bukti komitmen yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/ tax treaty) sekaligus mencegah aksi BEPS oleh perusahaan multinasional.

Dengan 94 yurisdiksi yang dicakup dalam MLI, sambung OECD, ratifikasi yang dilakukan Indonesia membuat total ada 45 yurisdiksi yang telah meratifikasi, menerima, atau menyetujuinya. Simak infografis ‘Begini Posisi Indonesia dalam Multilateral Instrument’.

Seperti diketahui, sebagai bagian dari upaya mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (BEPS) secara serentak dan efisien, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan (MLI) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019.

Baca Juga: Ini Daftar Negara Dengan Tarif Pajak Properti Paling Tinggi di Eropa

MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral untuk meminimalisasi potensi pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Adanya ribuan tax treaty yang berlaku di dunia membuat MLI menjadi alat yang tercepat untuk memperkuat perjanjian pajak. Baca tentang MLI di sini.

Perpres yang diundangkan dan mulai berlaku pada 12 November 2019 ini memuat salinan naskah asli konvensi dalam Bahasa Prancis dan Bahasa Indonesia dengan persyaratan (reservations) sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, sesuai Perpres tersebut, yang berlaku adalah naskah asli konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Simak artikel ‘Soal Pengesahan Multilateral Instrument, Ini Penjelasan BKF’.

Baca Juga: Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online

Dalam lampiran Perpres tersebut disebutkan ada 47 P3B yang dimasukkan dalam konvensi ini. Simak perinciannya di artikel ‘Indonesia Sahkan Multilateral Instrument, Ini 47 P3B yang Masuk’. (kaw)

Topik : MLI, BEPS, OECD, tax treaty, P3B, DJP, Perpres 77/2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PERIZINAN INVESTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:42 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:21 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:04 WIB
TAX CENTER
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN