Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Soal Pengesahan Multilateral Instrument, Ini Penjelasan BKF

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Pengesahan Multilateral Instrument, Ini Penjelasan BKF

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin (tengah).

JAKARTA, DDTCNews – Peraturan Presiden (Perpres) No.77/2019 telah dirilis sebagai pengesahan multilateral instrumen on tax treaty (MLI). Kemenkeu memberikan sedikit penjelasan terkait terbitnya payung hukum itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Arif Baharudin mengatakan MLI akan menjadi pintu masuk dalam melakukan modifikasi perjanjian pajak Indonesia dengan negara lain. Sebanyak 47 yurisdiksi masuk dalam MLI ini.

“Perpres No.77/2019 mengesahkan MLI terkait P3B yang nantinya akan memodifikasi P3B Indonesia," katanya di Bursa Efek Indonesia, Senin (30/12/2019).

Baca Juga: Soal Kesepakatan Pajak Global, Wamenkeu Sebut Perlu Masa Transisi

Arif menjelaskan Indonesia akan mendapat manfaat dengan adanya instrumen multilateral dalam melakukan negosiasi P3B. Dengan MLI, Indonesia tidak perlu melakukan negosiasi P3B secara terpisah dengan satu negara atau yurisdiksi tertentu.

Manfaat lain yang substansial adalah MLI menambahkan ketentuan dalam P3B untuk menangkal upaya penggerusan basis pajak dan penggeseran laba (base erosion and profit shifting/BEPS). Sebelumnya, ketentuan ini belum sepenuhnya di akomodasi dalam P3B antara Indonesia dengan negara lain.

"Secara substansi MLI akan menambahkan ketentuan anti penghindaran pajak yang tidak ada di P3B existing," jelasnya.

Baca Juga: Cara Membandingkan P3B Indonesia dengan Negara Mitra di Perpajakan ID

Sebagai tindak lanjut dari beleid yang mulai diundangkan per 12 November 2019 ini, pemerintah akan mengirimkan naskah Perpres No.77/2019 kepada OECD. Selanjutnya, dalam tiga bulan ke depan, MLI secara efektif sudah bisa diterapkan.

Aturan terkait tata cara MLI juga segera disosialisasikan kepada pihak terkait. Sebagai langkah awal, petugas pajak dan wajib pajak yang tarkait dengan MLI akan mendapat sosialisasi terlebih dahulu

“Ini [MLI] akan paralel dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak, asosiasi, dan petugas pajak. Termasuk aturan turunan dari UU PPh," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Yellen Bujuk Polandia Adopsi Pajak Minimum Global

Topik : MLI, BEPS, OECD, tax treaty, P3B

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 Maret 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Seriusi Pengelakan Pajak, Konvensi Baru Soal Pajak Diusulkan ke PBB

Selasa, 15 Maret 2022 | 11:00 WIB
PRANCIS

OECD Rilis Panduan Penerapan Pajak Minimum Global 15 Persen

Senin, 14 Maret 2022 | 18:23 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Penghasilan dari Luar Negeri Masih Dipajaki? Simak Penjelasan Kemenkeu

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS