Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

OECD Mulai Susun Kerangka Kerja Implementasi Pajak Minimum Global

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD Mulai Susun Kerangka Kerja Implementasi Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama negara-negara anggota Inclusive Framework dikabarkan tengah menyusun Global Anti Base Erosion (GloBE) Implementation Framework.

GloBE Implementation Framework adalah kerangka implementasi pajak korporasi minimum global yang dirancang guna meminimalisasi risiko pengenaan pajak berganda dan memfasilitasi koordinasi antar-otoritas pajak dalam mengimplementasikan pajak minimum.

"Dalam GloBE Implementation Framework dibahas mengenai GloBE implementation and rule order, di dalam aspek ini dibahas metode review," kata Pelaksana pada Direktorat Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Frans ZD Manik, dikutip pada Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Frans menjelaskan ketika negara-negara menerapkan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: GloBE maka akan dilakukan peer review oleh negara lain. Hal ini bertujuan untuk menguji kesesuaian implementasi pajak minimum global oleh suatu negara terhadap model rules.

Selain itu, lanjutnya, terdapat administration guidance yang memuat aspek teknis implementasi pajak minimum global dalam GloBE Implementation Framework tersebut. Adapun negara-negara Inclusive Framework juga turut membahas information collection and exchange.

"Ini seperti SPT-nya GloBE. Formulirnya seperti apa, hal-hal apa yang harus diisi, apa saja yang dicantumkan, cara penghitungannya, itu semua dibahas dalam topik ini," ujar Frans dalam acara webinar Global Minimum Tax: Menyelaraskan Tarif Perpajakan Secara Global.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Selanjutnya, terdapat juga pembahasan safe harbours and simplification yang mengatur tentang entitas-entitas tertentu yang dikecualikan dari implementasi GloBE.

Terakhir, terdapat pula pembahasan tentang technical assistance yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi petugas pajak di berbagai yurisdiksi dalam mengimplementasikan GloBE.

Selain GloBE Implementation Framework, negara-negara anggota Inclusive Framework juga sedang membahas model treaty dan multilateral instrument (MLI) untuk penerapan subject to tax rule (STTR) pada Pilar 2.

Baca Juga: Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Hingga saat ini, lanjut Frans, aspek yang dibahas masih berkutat pada jenis-jenis pembayaran yang tercakup dalam STTR.

"Sejauh ini masih dibahas, tapi kemungkinan akan mencantumkan pembayaran-pembayaran seperti royalti maupun bunga dan pembayaran-pembayaran lainnya yang dianggap berisiko sebagai cara untuk mengalihkan profit," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : oecd, pajak minimum global, DJP, Inclusive Framework, GloBE, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Larangan Ekspor Nikel Mentah, Jokowi Tegaskan Tak Boleh Berhenti

Rabu, 30 November 2022 | 11:00 WIB
PMK 172/2022

Kemenkeu Revisi Aturan Fasilitas Fiskal untuk Kegiatan Panas Bumi

Rabu, 30 November 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp250,26 Miliar

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut