Berita
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews—Vietnam terancam makin kesulitan untuk menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak ke depannya lantaran kebijakan pajak yang ada terbilang lamban dalam mencegah praktik tersebut.

Hal itu disampaikan Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) dan Oxfam dalam laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, puluhan ribu pebisnis di Vietnam telah terdeteksi melanggar ketentuan pajak penghasilan yang merugikan negara hingga triliun dong per tahun selama periode 2010-2018.

Pelanggaran pajak tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan multinasional, tetapi juga terjadi di perusahaan milik negara termasuk wasta. Bahkan, pelanggaran pajak juga tak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di perusahaan kecil dan menengah.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Peneliti dari VEPR, Nguyen Duc Thanh mengatakan otoritas pajak Vietnam sebenarnya tidak berdiam diri. Mereka mencoba untuk mengkonsolidasikan sebuah kerangka kerja terhadap administrasi pajak tersebut.

“Namun demikian, undang-undang pajak tersebut tetap belum memadai, tidak konsisten dan belum sejalan dengan realitas perkembangan yang cepat dan kompleks,” tutur Thanh dikutip Senin (4/5/2020).

Imbasnya, pendapatan yang hilang, baik dari aspek nilai maupun porsi dari pajak penghasilan badan terus meningkat sejak 2014. Penghindaran pajak ditaksir membuat negara kehilangan pendapatan VNĐ15,6 triliun-VNĐ20,7 triliun (Rp10 triliun—Rp13,3 triliun) per tahun.

Baca Juga: Bagaimana Implikasi Profit Shifting di Negara-Negara G7?

Thanh juga mengemukakan kritik atas kebijakan pemerintah memangkas pajak penghasilan badan sebagai upaya memerangi praktik penghindaran pajak. Menurutnya, upaya itu justru akan menimbulkan perang tarif pajak penghasilan di ASEAN.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan badan akan membuat Vietnam berkompetisi dengan negara lain, dan tak menutup kemungkinan akan ada perang insentif pajak bagi pebisnis di antara negara-negara ASEAN,” tuturnya.

Sementara itu, profesor dari National Economics University Nguyen Hoang Oanh menilai penghindaran pajak merupakan hal yang umum dalam perekonomian. Di Vietnam, korporasi multinasional memiliki peluang terbaik untuk menghindari pajak.

Baca Juga: Imbas Ledakan di Beirut, Pengusaha Restoran Tidak Bayar PPN

“Perusahaan memiliki peluang terbaik karena mereka memiliki banyak kantor cabang di berbagai negara, sehingga mudah menggeser keuntungan dari tempat dengan tarif pajak tinggi ke tempat dengan tarif pajak rendah,” ujarnya dilansir dari Vietnam News. (rig)

Topik : penghindaran pajak, vietnam, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI