Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mendesak Presiden Rodrigo Duterte untuk segera mengenakan pajak pada usaha judi online atau Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Salceda mengatakan Rodrigo perlu segera menandatangani RUU mengenai optimalisasi penerimaan pajak PODO yang diajukan Senat. Menurutnya, DPR juga telah menyetujui usulan RUU tersebut agar negara mendapat tambahan penerimaan pajak.

"Kepemimpinan DPR atas rekomendasi saya telah disetujui RUU dari Senat. Hanya ada sedikit perbaikan pada versi DPR, tapi tidak ada perbedaan antara tarif serta basis pajak antara versi Senat dan DPR," katanya, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Salceda mengatakan pengesahan RUU akan akan membuka jalan bagi pemerintah untuk memungut pajak pada POGO. Menurut hitungannya, pengenaan pajak tersebut dapat menambah penerimaan negara hingga P175 miliar atau Rp50,38 triliun dalam 5 tahun ke depan.

Salceda menyebut pada RUU versi DPR, POGO akan dikenakan pajak 5% atas penerimaan game kotor. Selain itu, pekerja judi online akan dikenakan pajak reguler sedangkan pekerja asing akan dikenakan pajak sebesar 25% dari pendapatan kotor. Pendapatan diestimasi senilai P600.000 atau Rp172,7 juta.

Di sisi lain, RUU versi Senat telah menghapus ketentuan pembayaran dengan tarif pajak lebih besar dari 5% untuk POGO yang terdaftar di zona ekonomi khusus. Dengan rezim RUU yang baru, tarif pada POGO akan diseragamkan menjadi 5%.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

RUU versi Senat juga mengharuskan setiap pekerja asing pada POGO memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, ada ancaman denda P20.000 atau Rp5,75 juta pada POGO jika ditemukan satu pegawai asingnya tidak memiliki NPWP.

"[Revisi RUU semacam itu akan] memiliki konsekuensi kecil," ujar Salceda, seperti dilansir philstar.com. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?
Topik : Filipina, Rodrigo Duterte, pajak, judi online

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak