Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mendesak Presiden Rodrigo Duterte untuk segera mengenakan pajak pada usaha judi online atau Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Salceda mengatakan Rodrigo perlu segera menandatangani RUU mengenai optimalisasi penerimaan pajak PODO yang diajukan Senat. Menurutnya, DPR juga telah menyetujui usulan RUU tersebut agar negara mendapat tambahan penerimaan pajak.

"Kepemimpinan DPR atas rekomendasi saya telah disetujui RUU dari Senat. Hanya ada sedikit perbaikan pada versi DPR, tapi tidak ada perbedaan antara tarif serta basis pajak antara versi Senat dan DPR," katanya, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Salceda mengatakan pengesahan RUU akan akan membuka jalan bagi pemerintah untuk memungut pajak pada POGO. Menurut hitungannya, pengenaan pajak tersebut dapat menambah penerimaan negara hingga P175 miliar atau Rp50,38 triliun dalam 5 tahun ke depan.

Salceda menyebut pada RUU versi DPR, POGO akan dikenakan pajak 5% atas penerimaan game kotor. Selain itu, pekerja judi online akan dikenakan pajak reguler sedangkan pekerja asing akan dikenakan pajak sebesar 25% dari pendapatan kotor. Pendapatan diestimasi senilai P600.000 atau Rp172,7 juta.

Di sisi lain, RUU versi Senat telah menghapus ketentuan pembayaran dengan tarif pajak lebih besar dari 5% untuk POGO yang terdaftar di zona ekonomi khusus. Dengan rezim RUU yang baru, tarif pada POGO akan diseragamkan menjadi 5%.

Baca Juga: Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

RUU versi Senat juga mengharuskan setiap pekerja asing pada POGO memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, ada ancaman denda P20.000 atau Rp5,75 juta pada POGO jika ditemukan satu pegawai asingnya tidak memiliki NPWP.

"[Revisi RUU semacam itu akan] memiliki konsekuensi kecil," ujar Salceda, seperti dilansir philstar.com. (kaw)

Baca Juga: DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini
Topik : Filipina, Rodrigo Duterte, pajak, judi online

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022