Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Multitarif Ciptakan Keadilan Sistem PPN, Seperti Apa Penjelasannya?

A+
A-
1
A+
A-
1
Multitarif Ciptakan Keadilan Sistem PPN, Seperti Apa Penjelasannya?

REFORMASI pajak pertambahan nilai (PPN) direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satu aspek perubahan sistem PPN yang diusulkan adalah penyesuaian skema PPN dari tarif tunggal menjadi multitarif. Pemerintah meyakini penggunaan skema multitatif dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji menyatakan lebih dari 60% yurisdiksi di dunia telah mengadopsi skema mulititarif PPN. Artinya, dalam sistem PPN, terdapat beberapa tarif yang berlaku seperti reduced rate, zero rated, dan lain sebagainya. Simak ‘PPN: Tarif Tunggal atau Mulititarif?’.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

“Secara teori, multitarif dapat mencerminkan keadilan sistem PPN karena pada hakikatnya setiap barang dan jasa memiliki elastisitas yang berbeda sehingga relevan jika diberikan tarif yang bervariasi,” ujar Bawono.

Sistem PPN multitarif makin berpeluang untuk dilakukan karena telah didukung digitalisasi, integrasi data, dan pola pengawasan yang lebih baik.

Selain itu, sambung dia, skema multitarif juga dapat menjadi jalan tengah yang rasional terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif umum PPN.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

“Pada saat tarif umum dinaikkan, di sisi lain, pemerintah juga memberikan tarif yang lebih rendah kepada jenis barang dan jasa tertentu sehingga lebih mencerminkan aspek keadilan dari sistem PPN,” tambah Bawono.

Selain mengenai rencana penyesuaian tarif, Bawono juga juga memberikan pendapat mengenai aspek perubahan lainnya dalam reformasi PPN, yaitu peninjauan ulang pengecualian dan fasilitas PPN.

Penasaran? Yuk, simak obrolan lengkap DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (kaw)

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Topik : podtax, DDTC, PPN, PPN multitarif, revisi UU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Senin, 12 Juli 2021 | 08:04 WIB
Pemerintah berencana menaikkan tarif PPPN dari saat ini 10% menjadi 12%. Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pemerintah juga dapat mengenakan tarif PPN berbeda dari tarif tersebut atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkumham Kabarkan Progres Harmonisasi RPP Fasilitas PPN

Kamis, 16 Juni 2022 | 07:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Segera Hadir! Versi Digital Buku Transfer Pricing DDTC Edisi Kedua

Rabu, 15 Juni 2022 | 15:11 WIB
DDTC ACADEMY - PRACTICAL COURSE

Lanskap Pajak Kian Kompleks, Pahami Pencegahan & Penyelesaian Sengketa

Rabu, 15 Juni 2022 | 13:01 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA

Otoritas Bakal Banyak Terima Data, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS