Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Modus Impor Komponen Sepeda, Penggelapan Pajak Rp214 Miliar Dibongkar

A+
A-
1
A+
A-
1
Modus Impor Komponen Sepeda, Penggelapan Pajak Rp214 Miliar Dibongkar

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews – Otoritas pajak Italia berhasil bongkar aksi penggelapan pajak dan antidumping sehubungan dengan impor sepeda listrik senilai €13 juta, setara Rp214 miliar. Aksi tersebut berhasil dibongkar setelah otoritas pajak melakukan pencarian dalam rangkaian investigasi yang dilakukan.

Dalam membongkar kasus ini otoritas pajak Italia, The Italian Customs and Monopolies Agency melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pihak tersebut di antaranya European Public Prosecutor’s Office dan badan kepolisian keuangan Italia.

“Tersangka mengirim sepeda listrik yang telah dibongkar dari China ke Italia melalui Turki. Mereka mengeklaim bahwa paket tersebut hanya bagian-bagian dari sepeda listrik, bukan satu kesatuan sepeda. Hal ini mengakibatkan pajak impor yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya,” tulis otoritas pajak Italia dalam keterangannya, dikutip Senin (7/2/2022).

Baca Juga: Ambisi Jadi Pusat Perfilman, Thailand Beri Lagi Insentif untuk Sineas

Kantor kejaksaan bahkan menyebutkan bahwa aksi kejahatan ini juga memanfaatkan perusahaan cangkang di Turki. Setelahnya mereka mengakui Turki sebagai negara pengirim barang, bukan China. Sebagai konsekuensinya, kebijakan PPN impor yang diterapkan berbeda dari yang seharusnya.

Menurut otoritas pajak Itali kejadian ini berlangsung pada 2 tahun lalu. Skema ini dapat lebih menguntungkan karena adanya 'bonus mobilitas' yang diperkenalkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk menangkal dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19.

Sebelumnya, badan kepolisian keuangan menyatakan telah menerbitkan 80 surat perintah penggeledahan. Seluruhnya dilakukan dalam investigasi atas 35 pengusaha yang dicurigai menggunakan bonus kredit pajak untuk mencurangi pemerintah dengan total kerugian €440 juta.

Baca Juga: Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Dilansir Tax Notes International, kredit pajak menjadi salah satu keringanan pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19. Selain itu juga terdapat skema bonus sewa yang diberikan untuk membantu wajib pajak yang memiliki usaha.

Adapun keringanan pajak lainnya berupa bonus 'risiko gempa'. Insentif ini diberikan untuk mendukung investasi yang ditujukan untuk mengurangi risiko gempa di Italia. (sap)

Baca Juga: Otoritas Ini Pertimbangkan Usulan Kenaikan Tarif Pajak Barang Mewah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, penggelapan pajak, penghindaran pajak, tax evasion, tax avoidance, Italia, Turki, China

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 19:12 WIB
PMK 177/2022

Ada Bukper Penanganan Tindak Pidana Diketahui Seketika? Ini Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan