Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Model Pemeriksaan Diubah, Pemerintah Jamin Arus Barang Impor Lancar

A+
A-
4
A+
A-
4
Model Pemeriksaan Diubah, Pemerintah Jamin Arus Barang Impor Lancar

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/6/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menjamin pengetatan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) tak akan mengganggu lalu lintas impor barang.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan mekanisme post border ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor, sekaligus menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha.

"Dari sisi arus barang, tidak mengganggu karena yang diutamakan adalah memperlancarnya. Tapi di sisi lain, kami juga ingin pengawasannya tetap jalan dengan baik," katanya kepada DDTCNews, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

Deni menambahkan mekanisme pengawasan post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi hanya mengalihkan pengawasan yang sebelumnya dilakukan DJBC kepada kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan akan memeriksa kesesuaian barang impor sesuai dengan ketentuan larangan atau pembatasan (lartas), serta mencocokkan kode harmonized system (HS).

Untuk itu, ketika Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51/2020 sebagai revisi Permendag No. 28/2018, prosedur pemeriksaannya akan mengikuti beleid tersebut.

Baca Juga: Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

“Karena ini post border, jadi kewenangannya ada di Kemendag,” ujarnya.

Dalam Permendag No. 51/2020 tersebut mengatur prosedur pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor dengan meniadakan persyaratan deklarasi mandiri (self-declaration).

Deklarasi mandiri diganti dengan mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen persetujuan impor (PI) dan/atau laporan surveyor (LS).

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak dengan Tujuan Lain

Perubahan model pemeriksaan dan pengawasan tersebut mulai berlaku 25 Agustus 2020. Jika importir tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB, dan/atau mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS, akan dikenakan sanksi administratif. (rig)

Topik : ekspor impor, pemeriksaan, arus barang impor, DJBC, kementerian perdagangan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
MESIR
Rabu, 16 Juni 2021 | 14:30 WIB
WALES
Rabu, 16 Juni 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT