Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Menko Airlangga Matangkan Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

A+
A-
3
A+
A-
3
Menko Airlangga Matangkan Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus menggodok rencana simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77/2020 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024.

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga DJBC Akbar Harfianto mengatakan pemerintah akan merealisasikan simplifikasi tarif cukai rokok secara bertahap. Menurutnya, pembahasan mengenai rencana simplifikasi tarif cukai kini berada dalam koordinasi langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Untuk roadmap jangka menengah, sekarang ini didiskusikan di level menko karena dulu kami pernah propose, di-drop. Memang akan lebih pas di level menko untuk diskusi mengenai roadmap," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Akbar mengatakan pembahasan mengenai simplifikasi tarif masih akan berlanjut. Namun, dia juga tidak dapat memastikan rencana simplifikasi tersebut bisa kembali berlanjut pada tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah merumuskan kebijakan mengenai kenaikan tarif cukai rokok 2022. Masukan dari sejumlah pemangku kepentingan juga telah dihimpun dan keputusannya ditargetkan dapat diumumkan paling lambat pada November 2021.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas menambahkan pemerintah juga terus mengkaji rencana simplifikasi tarif cukai rokok. Menurutnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu telah memiliki strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Pasalnya, pemerintah telah memiliki pengalaman melakukan simplifikasi dari 19 layer tarif cukai rokok menjadi hanya 10 layer.

"Mengenai simplifikasi, selalu ada exercise ke arah sana, dan kalau dilihat kami sudah pernah melakukan [simplifikasi] menjadi 10 layer," ujarnya.

Simplifikasi tarif cukai rokok terakhir kali tertuang dalam PMK Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam penetapan tarif cukai pada tahun-tahun setelahnya, sudah tak ada lagi bab yang berisi peta jalan simplifikasi struktur tarif cukai produk tembakau. (sap)

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Topik : cukai rokok, tembakau, pita cukai, DJBC, tarif cukai rokok, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Sisa DBH CHT?

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021