Berita
Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menimbang Nasib Industri Plastik & Minuman Berpemanis

A+
A-
2
A+
A-
2
Menimbang Nasib Industri Plastik & Minuman Berpemanis

Direktur PT KTG Plastic Manufacturer Eliana Widijansih (kanan) mengecek kualitas plastik di pabrik KTG Plastic Manufaktur, Malang, Jawa Timur, Senin (30/3/2020). Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, dan sejumlah asosiasi usaha lainnya menolak rencana pemerintah untuk memperluas objek cukai pada kantong plastik dan minuman berpemanis. (Foto: Antara)

 

SEKJEN Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menghela napas panjang. Ketika itu, ia diundang berdiskusi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa beberapa waktu lalu. Diskusi yang dihadiri oleh banyak wartawan.

“Cukai plastik ini ibarat orang sakit flu dikasih obat sakit kepala. Itu belum pas. Masalah sebenarnya sampah plastik bukan plastik itu sendiri. Namun pada manajemen pengelolaan sampahnya. Problem di kita itu. Kalau pemilahan itu beres, didaur ulang dengan baik, industri plastik bagus kok,” katanya.

Fajar menekankan saat ini industri plastik sudah terseok-seok akibat berbagai beban fiskal yang dikenakan pemerintah. Cukai plastik akan kian membuat industri semakin terbebani. Utilitas industri plastik saat ini di bawah 60%, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca Juga: Menyambut Desentralisasi Fiskal 2.0

Ia juga mengkritisi apa landasan pemerintah ingin mengenakan cukai terhadap plastik. Sebab, apabila untuk penerimaan, tentu akan menghambat pertumbuhan industri plastik pada masa pandemi sekaligus menghambat pertumbuhan daya beli.

Kalau dari sisi penerimaan, seharusnya pemerintah mengenakan tarif besar pada impor barang jadi plastik yang saat ini mencapai 1 juta ton, bukan mengenakan cukai plastik. “Dari sisi konsumsi kita juga masih rendah, baru 23 kg per kapita,” katanya.

Apa yang dikeluhkan Fajar bisa jadi benar. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesi (Adupi) Justin Wiganda, akan ada dampak efek domino jika cukai plastik diberlakukan. Untuk industri, sudah pasti turunnya permintaan dan kompetisi bisnis industri plastik yang padat karya.

Baca Juga: Tunggu Raker Dengan Pemerintah, DIM RUU KUP Belum Diserahkan

Dampaknya juga akan terasa pada industri ritel tradisional seperti tukang sayur, daging, ikan, dan seterusnya. “Efek terparah cukai plastik terhadap masyarakat ini karena kantong plastik itu dijualnya business to business. Jarang sekali masyarakat sengaja membeli kantong plastik,” katanya.

Karena itu, untuk pengendalian sampah plastik, sambung Justin, seharusnya tidak perlu dengan pengenaan cukai. Pemilahan sampah plastik dari sumbernya bisa jadi pilihan yang tepat, karena sampah plastik memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan benar.

Agak berbeda dengan Justin, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta melihatnya dari perspektif lain. Ia menilai pemerintah perlu melakukan kebijakan secara komprehensif untuk menyelesaikan isu konsumsi plastik yang dianggap menjadi permasalahan.

Baca Juga: Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

Tutum menekankan pemerintah harus mengedukasi masyarakat mengenai sampah kantong plastik. Sebab, masyarakat turut memiliki kontribusi terhadap konsumsi kantong plastik yang berdampak pada pencemaran sampah plastik di darat ataupun laut.

Pengawasan juga harus dilakukan di berbagai sisi, tidak hanya produsen dan pelaku ritel. Kebijakan komprehensif ini akan lebih efektif mengubah perilaku masyarakat dari sekadar membuang sampah plastik menjadi mengelola. “Jadi, jangan hanya dari cukai. Satu sisi saja yang dibenahi,” ujarnya.

Tutum mengatakan cukai plastik secara tidak langsung akan menekan pelaku usaha ritel. Jika cukai itu diterapkan, industri pengguna plastik pasti akan terdorong menaikkan harga jual barang. Kondisi ini tentu kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mendorong daya beli

Baca Juga: Bulan Depan, Seluruh Fraksi Setor Daftar Inventarisasi Masalah RUU KUP

“Cukai seharusnya hanya dikenakan pada barang yang sifatnya merugikan kesehatan dan masyarakat. Plastik tidak termasuk kategori tersebut. Cukai itu harusnya ke produk yang misalnya membahayakan kesehatan, bukan plastik. Itu pemikiran yang salah,” katanya.

Untuk membatasi konsumsi plastik, kata Tutum, seharusnya pemerintah menggunakan teknologi tepat guna untuk membuat plastik yang ramah lingkungan dan bukan menjadikan plastik sebagai celah untuk menggenjot penerimaan negara.

Belum Ada Data
ARGUMENTASI kontra cukai minuman berpemanis lain lagi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan hingga kini belum ada data yang menunjukkan kalau pengenaan cukai bisa menurunkan penyakit tidak menular dan obesitas.

Baca Juga: Teori Kompensasi Pajak, Reborn

“Kalau memang tujuannya ingin menurunkan obesitas, upayanya bisa berbagai macam bahkan dari segi kesehatan itu sendiri, tidak serta merta mengenakan cukai. Produk pangan olahan memiliki kontribusi 30% dari total konsumsi pangan olahan keseluruhan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Gapmmi Rachmat Hidayat menambahkan kini bukan saat yang tepat untuk mengenakan cukai minuman berpemanis. Sebab, produk minuman yang dikonsumsi di luar rumah sudah terpukul akibat pandemi, mengingat porsi orang beraktivitas di luar rumah hanya 25%.

Dari sisi kinerja industri, Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo mengatakan pengenaan cukai bisa menyebabkan kinerja industri minuman ringan kembali tumbuh negatif, seperti pada 2017 di mana pertumbuhan penjualan minus 1%.

Baca Juga: Bahas Tarif PPN 12% dengan DPR, Ini Kata Sri Mulyani

“Tahun ini sebenarnya kami confidence tumbuh 3-4%. Tapi kalau cukai itu diterapkan tahun ini, kami khawatir bisa negatif lagi di tengah tekanan ekonomi saat ini. Sekarang bukan momen yang tepat, karena industri minuman ringan saat ini masih dalam tahap pemulihan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga membantah tudingan minuman manis sebagai penyebab utama obesitas dan diabetes melitus. Menurut penelitian SEAMEO-RECFON, minuman manis hanya menyumbang 6,5% dari total konsumsi kalori harian masyarakat.

Dari berbagai argumentasi ini, apakah pemerintah akan tetap berkukuh memperluas objek cukai untuk plastik dan minuman berpemanis? Apakah segenap kerugian industri terkait itu bisa ditutup melalui penerimaan negara dan efek positifnya? Itu yang perlu dijawab. (Bsi)

Baca Juga: Soal Perluasan Objek Cukai 2022, Ini Penjelasan Menkeu

Topik : perluasan objek cukai, usulan pemerintah, Komisi XI DPR, tajuk pajak, opini cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 03 Maret 2021 | 21:02 WIB
Ekstensifikasi objek cukai memang menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan penerimaan terlebih di tengah kondisi pandemi seperti ini, namun perlu ditegaskan lagi apa tujuan dari pengenaan cukai itu sendiri yakni untuk mengurangi eksternalitas negatif, bukan semata-mata hanya untuk menambah peneri ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Februari 2021 | 17:45 WIB
KOTA BANDUNG

DPR Minta Pemda Lebih Aktif dalam Pembahasan RPP Soal Pajak Daerah

Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH

Genjot Akuntabilitas Keuangan, DPR Dorong Pemda Gunakan Simda

Senin, 07 Desember 2020 | 14:34 WIB
UU CIPTA KERJA

DPR Minta Masyarakat Awasi Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK

Memperkuat Pajak Individu, Kenapa Tidak?

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai